Pemprov Babel Minta Pemerintah Percepat BBM Satu Harga

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap Pemerintah Pusat untuk segera memberlakukan kebijakan "Satu Harga BBM", agar masyarakat di daerah itu dapat menikmati harga barang dan jasa yang murah.

"Harga berbagai kebutuhan pokok di daerah ini lebih tinggi dibanding harga di Pulau Jawa dan Sumatera, karena dipengaruhi biaya distribusi barang yang tinggi," kata Kasi Pengadaan dan Penyaluran Disperindag Provinsi Kepulauan Babel Marhoto di Pangkalpinang, Selasa (1/11/2016).

Ia mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan memberlakukan "satu harga BBM", di seluruh wilayah Indonesia, karena akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat di wilayah kepulauan, daerah bukan penghasil pangan dan daerah-daerah terpencil lainnya.

"Selama ini kita sulit menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya, karena dipengaruhi biaya transportasi laut dan udara yang tinggi," ujarnya.

Selain itu ketergantungan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dari luar daerah yang tinggi. Misalnya beras hampir 85 persen dipasok dari petani di Pulau Jawa dan Sumatera, karena hasil pertanian padi lokal yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi masyarakat.

"Jika kebijakan 'satu harga BBM' ini diberlakukan otomatis biaya distribusi barang dari daerah asal akan berkurang yang berdampak terhadap harga kebutuhan sembako masyarakat di daerah ini," ujarnya.

Menurut dia potensi kerawanan pangan cukup tinggi, apalagi kondisi cuaca di perairan mulai tidak bersahabat yang akan mengganggu pelayaran kapal laut dalam memasok kebutuhan pokok masyarakat.

"Kami berharap pemerintah segera memberlakukan kebijakan "satu harga BBM" ini, karena akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga sembako yang terjangkau dan murah, sehingga dapat meningkatkan daya beli dan perekonomian masyarakat di wilayah kepulauan ini," ujarnya. (Ant)