Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Komisi VII DPR mendesak PT PLN (Persero) untuk fokus membenahi masalah ketimpangan listrik yang terjadi di luar Pulau Jawa. Hal itu ditegaskan oleh anggota Komisi DPR yang membidangi masalah energi dan SDM, Falah Amru. Menurutnya, PLN saat ini harus berani menjawab tantangan Presiden Joko Widodo yang meminta agar realisasi proyek 35.000 MW segera dilaksanakan.
"Masalah transmisi menjadi kendala di sektor kelistrikan, jika ini sudah ditangani, PLN baru melirik bisnis lain," kata Falah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2016).
Politisi PDIP itu menambahkan jika PLN saat ini mengalami kendala untuk merealisasikan proyek ambisius itu, tidak ada salahnya, BUMN yang dinahkodai oleh Sofyan Baasir itu mengandeng pihak swasta yang telah berpengalaman. Menurutnya, tidak hanya dengan pihak swasta saja, pemda setempat juga harus dirangkul untuk mewujudkan proyek permintaan langsung dari presiden tersebut.
"Proyek 10.000 MW di masa pemerintahan sebelunya harus menjadi pembelajaran bagi PLN saat ini makanya harus dirangkul semua baik swasta, pemprov, dan pemda," imbuhnya.
Falah optimis pemerintah Jokowi bisa mencapai target pembangunan transmisi 35.000 MW. Dia meyakini target yang dipatok akan membangun transmisi sepanjang 46.597 km bakal tercapai di tahun kelima memerintah. Melihat data PLN, lanjutnya, pencapaian program listrik 35.000 MW sudah mencapai sekitar 40 persen dari target.
"Artinya, jika dihitung-hitung, dua tahun setara dengan 30 persen maka dalam empat tahun bisa 60 persen dan tahun kelima PLN bisa mencapai 80 persen bahkan 100 persen dari target," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo
Advertisement