Rakyat Jakarta Khawatirkan Rusaknya Kebersamaan

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan rasa kebhinnekaan rakyat Indonesia menghadapi ujian kembali menjelang penyelenggaraan pilkada di DKI Jakarta yang merupakan bagian dari pilkada serentak tahun 2017.

"Saat ini, rakyat Indonesia, terutama di DKI Jakarta, mengkhawatirkan rusaknya kebersamaan dalam keberagaman dan munculnya egosektoral," kata Zulkifli Hasan ketika menjadi pembicara utama pada seminar "Peranan Pemuda Melanjutkan Perjuangan Pahlawan Nasional Dalam Kerangka Empat Pilar Kebangsaan" yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, di Jakarta, Senin (22/11/2016).

Menurut Zulkifli, Indonesia pernah menyelenggarakan pilkada serentak pertama di 253 daerah pada Desember 2015, yang berjalan dengan tertib, aman, dan damai.

Pilkada serentak kedua, kata dia, akan diselenggarakan di 101 daerah, pada 15 Februari 2017, tapi menjelang penyelenggaraan pilkada di DKI Jakarta terjadi gejolak di tengah masyarakat.

Zulkifli menjelaskan, Indonesia adalah negara kesatuan yang penduduknya sangat heterogen, baik disatukan dalam empat konsensus bangsa yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Indonesia bukanlah kesamaan tapi keberagaman, justru keberagaman itu adalah kekayaan bangsa," katanya.

Zulkifli menegaskan, munculnya persoaLan tarik menarik kepentingan serta silang pendapat soal perbedaan di Indonesia seharusnya sudah selesai sejak Indonesia merdeka.

Saat ini dalam mengisi kemerdekaan, kata dia, seluruh rakyat Indonesia harus saling mengormati perbedaan, apapun latar belakangnya.

"Setiap warga mengera memiliki hak yang sama, untuk menjadi apa dan siapa," katanya.

Zulkifli menjelaskan, saat ini sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi siapa akan menjadi apa dan dimana.

"Di Indonesia ini saat ini, siapapun bisa menjadi apapun dan itu adalah hak setiap warga negara Indonesia," katanya.

Dia menceritakan, ada pemimpin beragama nasrani yang memimpin daerah penduduk mayoritas Muslim dan sebaliknya, tapi tidak pernah ada masalah.

"Selama pemimpin itu bisa dipercaya, jujur, dan memiliki kemampuan memajukan daerahnya maka harus didukung dan tidak perlu dipermasalahkan," katanya. (Ant)