Tak Sesuai dengan Kebudayaan Jerman, Angela Merkel Dukung Larangan Burka

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan pemakaian burka seharusnya dilarang di Jerman, sepanjang sesuai dengan koridor hukum.

Dalam pidato kongres Partai Demokrat Kristen Jerman (CDU) yang dipimpinnya, Merkel mengatakan burka tidak sesuai dengan kebudayaan Jerman.

Menurut Merkel, dalam kebudayaan Jerman tidak pantas bagi perempuan untuk menutup penuh muka mereka, seperti yang dilakukan oleh sebagian perempuan Muslim ketika mengenakan burka.

"Dalam komunikasi antar perseorangan, yang memainkan peran penting di sini, kita menunjukkan muka kita. Oleh karena itu penutup muka penuh tidak cocok di negara kita. Itu harus dilarang di manapun memungkinkan secara hukum. Itu tidak punya tempat di negara kita," kata Merkel dalam kongres partai di kota Essen pada Selasa, seperti dikutip dari??laman?BBC?di Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Kendati demikian, Merkel menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan melarang burka di semua tempat, tetapi akan berlaku di fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, universitas, pengadilan dan gedung-gedung umum di Jerman.

Hal tersebut diterima secara luas bahwa larangan burka secara total akan melanggar konstitusi Jerman.

Rencana larangan pemakaian burka di gedung-gedung umum di Jerman pertama kali dipaparkan oleh Menteri Dalam Negeri Thomas de Maiziere Agustus lalu.

Dalam kongres Partai CDU, Merkel mengatakan para pendatang diharapkan untuk berintegrasi dengan masyarakat setempat.

Peringkat dukungan Merkel menurun sejak ia memutuskan untuk membuka pintu bagi sekitar satu juta ketika terjadi krisis migran di Eropa tahun lalu.

Namun kanselir berhaluan kanan-tengah yang telah berkuasa sejak tahun 2005 tersebut masih mempertahankan dukungan yang luas.

Merkel terpilih kembali untuk memimpin CDU dengan meraih 89,5 persen suara dari sekitar 1.000 delegasi. Namun ia menghadapi tantangan yang cukup berat dari partai sayap kanan dan anti-imigrasi Jerman (AFD) dalam pemilihan tahun depan.

Dalam beberapa bulan terakhir, AFD yang menyatakan bahwa Islam tidak selaras dengan konstitusi Jerman, telah memanfaatkan gelombang kemarahan atas krisis migran tahun lalu, dan memperoleh keuntungan yang kuat dalam pemilihan regional.