Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Memperingati Hari Anti Korupsi Dunia, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta semua pihak tidak hanya merayakan selebrasi seremonial saja. Peringatan hari anti rasuah tersebut, kata koordinator ICW Adnan Topan Husodo, harusnya menjadi momen untuk menyadarkan bahwa perilaku koruptif harusnya tidak hanya bersifat dukungan moral semata, akan tetapi juga harus didorong oleh dukungan politik.
"Akan tetapi hari ini kita justru berada pada titik dimana pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan. Dukungan politik yang nyata tidak terlalu menjanjikan, sementara hukum belum pulih dari masalah korupsinya sendiri. Fungsi badan pengawasan pemerintah belum efektif, sistem birokrasi terus membuka peluang bagi korupsi, sementara politisi dan pengusaha terus memelihara hubungan khusus yang kerap menimbulkan konflik kepentingan," kata Adnan dalam rilisnya, Jumat (9/12/2016).
Dia menambahkan, sistem antikorupsi dan kerangka hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia masih tertinggal jauh, terutama dari kebutuhan nyata untuk memberantas korupsi yang kian kompleks sifat dan polanya. Sampai hari ini, lanjut Adnan, Indonesia belum memiliki aturan perampasan aset, tidak mempunyai aturan menjerat korupsi sektor swasta, tidak memiliki payung hukum untuk menangani korupsi sektor politik dan pemilu, minimnya aturan mengenai konflik kepentingan pejabat publik, dan berbagai macam regulasi lainnya yang secara prinsipil memiliki spirit yang sama dengan konvensi PBB Antikorupsi.
"Pemberantasan korupsi di Indonesia ibarat bayi yang terus belajar merangkak. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia memang menjanjikan, karena terus beranjak membaik, namun tidak meningkat secara signifikan. Hal itu karena pemberantasan korupsi tidak dianggap sebagai bagian dari kepentingan nasional Indonesia. Pemberantasan korupsi masih dipandang sempit sebagai kerja penegakan hukum, apalagi kemudian tumpuannya hanya ada di KPK. Tentu semua ini tidak memadai karena KPK hanyalah salah satu bagian saja dari semua elemen anti korupsi yang semestinya bekerja efektif," terangnya.
ICW berharap, pada kepemimpinan Presiden Jokowi akan ada lompatan besar dalam pemberantasan korupsi. Itikad dan kemauan politik yang nyata dari Jokowi adalah kunci untuk memberantas perilaku koruptif disemua sektor termasuk yang selama ini terus digembor-gemborkan pemerintah yakni mempercepat pembangunan infrastruktur.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Rahmat Patutie
Tag Terkait:
Advertisement