Wujudkan Pemerintahan Terbuka, Bappenas Luncurkan 'Open Government'

Pemerintah Indonesia telah secara aktif melakukan berbagai langkah untuk mereformasi tata kelola pemerintahan menuju pemeirntahan yang terbuka. Kali ini , Kementerian?Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Bappenas?meluncurkan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2016-2017.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana aksi keterbukaan merupakan sekumpulan program kerja yang disusun pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif.

??Di rencana aksi ini, kita bisa melihat arah komitmen pemerintah yang tidak hanya terbatas pada perwujudan transparansi semata, tetapi juga menyasar upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas kebijakan pemerintah, inovasi dalam pelayanan publik, dan bahkan upaya untuk semakin meningkatkan peran publik di dalam penyelenggaraan pemerintahan," kata Bambang di Kantor Kementerian Bappenas, Jakarta, Jumat (16/12/2016).

Ia juga menjelaskan, rencana aksi pemerintahan terbuka ini disusun dengan sangat lengkap. Hal ini sangat penting karena bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Adapun aksi ini akan menitikberatkan pada keterbukaan pemerintah.

Lebih lanjut, mantan menteri keuangan ini menuturkan, terdapat beberapa komitmen strategis dari empat belas kementerian dan lembaga di tingkat nasional dan Iima pemerintah daerah untuk menyasar area yang dianggap krusial untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

"Ranah yang dimaksud mencakup perencanaan perihal keterbukaan informasi publik, keterbukaan anggaran dan pengadaan, pengelolaan aspirasi publik, dan juga perbaikan tata kelola data di setiap instansi pemerintahan tersebut," sebut Bambang.

Adapun yang hadir dalam kegiatan peluncuran tersebut, antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Badan lnformasi Geospasial Hasanuddin Zainal Abidin beserta perwakilan dari Kantor Staf Presiden, Kementerian/Lembaga (K/L), dan pemerintah daerah penanggung jawab rencana aksi serta sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil penggagas isu keterbukaan di Indonesia.