Menteri KKP Ajak Kerja Keras Wujudkan Poros Maritim

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak semua pihak bekerja keras dalam mewujudkan konsep poros maritim yang merupakan salah satu visi pemerintahan Republik Indonesia saat ini.

"Kita sharing kebijakan pemerintah yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dalam rangka menjadikan Indonesia poros maritim dunia," kata Menteri Susi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (17/12/2016).

Susi memaparkan, poros adalah titik asal dan bukan bagian dari jalur atau konektivitas lainnya sehingga poros membuat aktivitas ekonomi yang menghidupkan sekelilingnya.

Untuk itu, ujar dia, diperlukan kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, termasuk dalam mewujudkan visi besar tersebut. "Indonesia sentralnya di banyak titik dan saya harapkan setiap titik bisa membangun daerahnya sendiri," katanya.

Susi menjelaskan rencana pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) menjadi fokus utama KKP dalam pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta menginginkan pihak mana pun yang bakal berinvestasi di suatu daerah agar bisa benar-benar melibatkan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerah tersebut.

"Ke depan masyarakat sekitar harus dilibatkan sebelum sebuah perusahaan mendirikan usahanya," kata Oesman Sapta.

Menurut Oesman, masyarakat harus diajak untuk berdialog agar mereka juga dapat memperoleh keuntungan dari pengolahan sumber daya alam daerahnya.

Dia mengingatkan pentingnya sikap kehati-hatian serta mau menjaga kepentingan bangsa dan negara di tengah serbuan perusahaan asing di era globalisasi.

Pemerintah, lanjutnya, wajib mendengar aspirasi serta berpihak kepada kepentingan warga, bukan semata-mata memberikan izin dan fasilitas bagi pengusaha.

Sedangkan Direktur Eksekutif Center for Maritime Studies and Humanity, Abdul Halim mengatakan, investasi sektor perikanan di pulau-pulau kecil terluar jangan sampai mengedepankan prinsip privatisasi pihak asing.

"Kalau diserahkan kepada asing akan melemahkan kontrol negara dalam melakukan pengawasan sumber daya," kata Abdul Halim.

Abdul Halim menegaskan, perlu pula diwaspadai upaya-upaya pemberian hibah atau pinjaman lunak yang diberikan pihak asing kepada berbagai program yang berkedok sebagai upaya konservasi atau pelestarian kelautan.

Seharusnya, ujar dia, pemerintah dapat memberdayakan masyarakat terutama yang bertempat tinggal di pulau-pulau kecil terluar dalam rangka mengelola berbagai potensi yang terdapat di pulau tersebut. (Ant)