Pembangunan Infrastruktur Transportasi Harus Perhatikan Potensi Gempa

Perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi harus memperhatikan potensi terjadinya gempa, kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Budi di Jakarta, Rabu (21/12/2016), mengatakan hal itu dikarenakan Indonesia terletak di jalur cincin api atau "ring of fire" kawasan Pasifik dan menjadi pusat pertemuan beberapa lempeng bumi seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik.

"Untuk beberapa prasarana transportasi sekarang sudah tahan gempa dan ke depan standarnya akan ditingkatkan, contohnya adalah pembangunan MRT (mass rapid transit) di Jakarta yang sudah tahan gempa sampai sembilan skala Richter. Untuk pembangunan Bandara Kulonprogo di Yogyakarta, pengerukan tanahnya sudah ditinggikan menjadi tujuh meter agar dapat menghadapi tsunami," katanya.

Sementara itu, Budi menambahkan, untuk prasarana transportasi yang sudah lama dibangun dan masih menggunakan standar bangunan dengan skala gempa di bawah lima Richter akan dilakukan evaluasi.

"Bila hasil dari evaluasi tersebut memerlukan perbaikan, maka akan dilakukan peningkatan agar tahan gempa dengan skala lebih besar lagi, terutama untuk prasarana transportasi yang berada di daerah rawan gempa," katanya.

Kementerian Perhubungan, kata Budi, mempunyai tugas dalam perencanaan prasarana transportasi secara berkelanjutan (sustainable) dan mitigasi dampak bencana terhadap prasarana transportasi dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait.

Menurut dia, Kemenhub perlu bekerja sama dengan lembaga/kementerian terkait antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, Pemda, Pusat Studi Gempa Nasional, Tim Updating Peta Gempa Indonesia 2016 untuk merencanakan pembangunan transportasi yang berkelanjutan.

Budi menambahkan perencanaan tersebut diperlukan agar dapat meminimalisasi kerusakan prasarana transportasi yang disebabkan bencana alam.

Karena itu, dia menilai perencanaan awal penentuan lokasi simpul dan jaringan transportasi harus mempertimbangkan peta sumber gempa dan peta goncangan gempa.

"Hal tersebut penting dilakukan agar potensi kerusakan prasarana transportasi sebagai dampak bencana alam di Indonesia dapat diperkecil," katanya.

Selain itu, Budi berharap perencanaan tersebut diterapkan bukan hanya pada sektor transportasi tapi juga dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia yang juga harus memperhatikan potensi rawan gempa tersebut.

"Saya harap peta yang sudah dibuat oleh Badan Litbang Perhubungan bekerja sama dengan Pusat Studi Gempa Nasional, Tim Updating Peta Gempa Indonesia 2016 dan ITB Bandung dapat digunakan sebagai referensi oleh semua pihak dan semua kementerian yang melaksanakan pembangunan infrastruktur," katanya. (Ant)