DEN Putuskan Program 35.000 MW Harus Rampung 2019

Sidang Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) ke 20 memutuskan bahwa program 35.000 MW tetap harus selesai pada 2019 sebagaimana diputuskan dalam sidang paripurna DEN ke 4 yang dipimpin Presiden Jokowi 5 Januari lalu.

Anggota DEN Dwi Hary Soeryadi dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (23/1/2017), mengatakan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang disusun DEN, total kapasitas pembangkit listrik pada 2025 adalah 114.000 MW dan 430.000 MW pada 2050.

Jika target penyelesaian pada 2019 tertunda, maka dipastikan target jangka panjang juga akan tertunda.
"Ini yang jadi perhatian kita semua bahwa 35.000 MW di 2019 itu harus tetap jadi target nasional," ujarnya, menegaskan.

Dwi menuturkan, PT PLN (Persero) mencatatkan progres positif dalam penyelesaian program 35.000 MW di mana progres pembangunan transmisi 46.000 kilometer sirkuit (kms), gardu induk 108.000 mva dan 402 pembangkit listrik berada di atas garis rencana. "Artinya, PLN masih komitmen dalam target yang ditetapkan," ucapnya.

Anggota DEN lainnya, Syamsir Abduh mengatakan target penyelesaian program 35.000 MW bukan semata target, melainkan kebutuhan.

"Lebih baik energi berlebih daripada kekurangan. Oleh karena itu, kalau kekurangan negara harus menanggung," tukasnya.

Pasalnya, jika pasokan kurang, negara harus menyewa pembangkit listrik tenaga diesel atau gas terapung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu diyakini akan lebih mahal dan tidak efisien.

Rinaldy Dalimi, anggota DEN lainnya, menjelaskan berdasarkan pengalaman, pembangunan pembangkit listrik butuh waktu tiga tahun setelah proses "financial closing" (penuntasan pembiayaan).

Oleh karena itu, jika "financial closing" belum dilakukan hingga Desember 2016, pembangunan baru akan selesai 2019 sehingga dikhawatirkan hanya 20.000 MW yang mungkin selesai sesuai target.

"Maka dalam rapat tadi, Pak Menteri (Ignasius Jonan) meminta supaya proses yang normalnya tiga tahun ini bisa dipercepat oleh PLN dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM supaya selesai lebih dari 20.000 MW," ungkapnya.

Percepatan, lanjut Rinaldy, dilakukan dengan mempercepat proses perizinan, terutama di daerah meski tidak diungkapnya secara rinci.

"Walau pun saya lihat tidak gampang karena usaha pemerintah sudah dua tahun mendorong itu, tapi dua tahun itu belum sesuai dengan harapan," imbuhnya. (Ant)