DPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Atasi Inflasi

Menanggapi rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) awal bulan ini yang menyatakan angka inflasi Januari 2017 sebesar 0,97 persen, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai angka ini merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Taufik membeberkan data bahwa pada Januari 2015 angka inflasi sebesar -0,24 persen alias terjadi deflasi, sementara Januari 2016 angka inflasi sebesar 0,51 persen.

"Meski demikian, secara year on year angka inflasi di bulan Januari ini masih pada angka terendah di angka 3,49 persen dibanding 2015 dan 2016, sebesar 4,41 persen dan 6,96 persen. Namun, karena saat ini masih awal tahun kekhawatiran potensi tingginya angka inflasi hingga akhir tahun tentu patut diwaspadai. Jangan sampai melebihi target empat persen sebagaimana yang dicanangkan pemerintah," kata Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Politikus PAN ini menambahkan kekhawatiran masyarakat bakal bertambah sebab penyumbang inflasi terutama adalah harga-harga yang justru diatur oleh pemerintah. Dia menyebut beberapa harga tersebut terkait dengan perpanjangan STNK dan BPKB yang tergolong kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mencapai 2,57 persen.

"Sementara itu, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan komoditas lainnya yang justru menjadi perbincangan di awal tahun justru hanya menjadi penyumbang ketiga sebesar 0,10 persen," imbuhnya.

Untuk itu, Taufik mendukung kebijakan pemerintah yang akan mengevaluasi harga-harga yang ditentukan tersebut sehingga harga-harga bahan pokok tidak sampai terkena imbas dan dampak negatif bagi kemampuan daya beli masyarakat.

"Pemerintah harus memastikan harga-harga tersebut terjangkau. Demikian pula pasokan yang mencukupi bagi masyarakat, semisal cabai, bawang merah, dan daging yang seringkali mengalami volatilitas. Selain itu, pemerintah juga harus mengkonkretkan strategi pengendalian yang bisa diterapkan langsung di lapangan," tutupnya.