DPR: Paket Kebijakan Jangan Hanya Layani Kalangan Atas

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan, kebijakan paket ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah jangan hanya ditujukan untuk melayani kalangan atas, tetapi harus benar-benar diterapkan sesuai nilai-nilai Pancasila.

"Selama paradigma kebijakan yang dipakai masih melenceng dari Pancasila sebagai panduan spritual kebijakan, maka jangan harap ke-14 kebijakan itu bisa berhasil mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia, hingga ke akar rumput," kata Heri Gunawan dalam rilis, Selasa (14/2/2017).

Menurut dia, kebijakan itu jangan hanya melayani kelompok atas dan membiarkan akar rumput dibiarkan berjuang sendiri tanpa keberpihakan yang sungguh-sungguh.

Politisi Partai Gerindra itu berpendapat, 14 paket kebijakan ekonomi pemerintah yang sudah berjalan ternyata tidak optimal.

"Indikatornya, antara lain pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah 6 persen, penciptaan lapangan kerja yang belum menggembirakan, lemahnya investasi di sektor-sektor produktif seperti pertanian-kelautan, perikanan, dan indeks gini yang relatif stagnan di 40 persen," katanya.

Heri mengkritik paket kebijakan sebelumnya yang kurang menyentuh sektor pertanian, kelautan, dan perikanan, yang dinilai minim investasi, padahal pangsa pasarnya berada di atas 80 persen.

Hingga saat ini, ujar dia, sektor-sektor tersebut hanya menyumbang 15,4 persen dari PDB. Padahal, jumlah tenaga kerjanya di atas 50 persen.

Ia menyatakan bahwa beragam penyebab dari hal tersebut antara lain minimnya penguatan SDM, investasi, teknologi, dan modal.

Sebelumnya, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus menilai paket-paket kebijakan yang telah dirilis oleh pemerintah tidak fokus berdasarkan sektor yang ingin dituju.

Menurut Ahmad, segudang paket kebijakan pemerintah tidak kunjung menunjukkan hasil. Padahal tujuan utama paket kebijakan dibentuk untuk mendorong daya saing industri nasional, meningkatkan lapangan kerja, daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan.

"Paket kebijakan belum berdampak pada peningkatan indikator-indikator di atas. Kenapa? Paket-paket kebijakan tidak fokus, misalnya ingin menggerakkan sektor industri, apa aja yang dibuat?," ujar Ahmad di Jakarta, Kamis (9/2).

Oleh karena itu, lanjut Ahmad, perlu dibuat analisis paket kebijakan berdasarkan pada sektor utama yaitu sektor pendukung industri dan dampak ke sektor lainnya.

Selain itu, ekspektasi dari paket kebijakan tersebut sangat besar untuk jangka pendek. Tetapi ternyata, untuk jangka pendek belum ada dampak signifikan.

Herry mengatakan, ekspektasi pasar yang besar itu perlu dikelola. Jangan sampai pasar menilai paket kebijakan tersebut gagal, karena memang dampaknya tidak akan terasa dalam jangka pendek.

"Banyak yang berharap usaha bisa tumbuh, tapi kenyataannya itu tidak kunjung terjadi, realisasinya minim. Pemerintah harus kelola ekspektasi pasar agar paket kebijakan tidak dinilai gagal karena ini behubungan dengan kepercayaan," ujarnya. (Ant)