Industri Keuangan Dinilai Belum Optimal Dukung Pembangunan

Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng mengemukakan peran industri jasa keuangan belum optimal mendukung pembangunan bangsa dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang lebih besar daripada negara lain di Asia Tenggara.

"Gross Domestic Product (GDP) Indonesia lebih besar daripada Thailand, Singapura, dan Malaysia. Namun 'capital market' kita masih di bawah ketiga negara tersebut. Ratio market cap/GDP kita pada November 2016 hanya -0,4 persen, dibanding Malaysia 1,5 persen, Singapura 2,4 persen, dan Thailand 1,1 persen," katanya dalam seminar bertema "Problem Defisit Anggaran dan Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara 2017" di Gedung DPR di Jakarta, Senin (20/2/2017).

Seminar diadakan Kelompok Kerja (Poksi) Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar. Hadir pada acara itu, Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan para anggota Fraksi Golkar di DPR.

Mekeng menjelaskan industri jasa keuangan masih memiliki potensi yang luar biasa yang dapat dioptimalkan dengan memperbesar investasi dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi, katanya, hal itu tidak dilakukan lembaga-lembaga di industri keuangan.

"Seharusnya tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat berbagai aturan yang 'market oriented' dan 'friendly' sebagai instrumen pemacu pertumbuhan. Melihat perbandingan antara kapitalisasi pasar terhadap GDP kita dan jumlah investor yang ada di pasar modal, seharusnya tugas dari OJK bersama Bursa Efek membuat aturan yang lebih 'market oriented' dan 'friendly'. Peraturan-peraturan itu merupakan instrumen yang diperlukan untuk memacu pertumbuhan," kata politikus senior Partai Golkar itu.

Mekeng menegaskan industri jasa keuangan harus mendorong BUMN untuk "go public", mewajibkan perusahaan asing yang mengeksploitasi SDA di Indonesia untuk "go public". Tujuannya, katanya, agar industri keuangan di Tanah Air mampu mendukung pembangunan infrastruktur, mempermudah akses permodalan bagi UMKM, dan mengenalkan produk jasa keuangan sebagai alternatif investasi sampai pelosok daerah.

"Pembangunan infrastruktur dan sebagainya tidak hanya bertumpu pada APBN. Pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dengan sektor industri jasa keuangan untuk membangun bangsa ini sehingga kesejahteraan rakyat adalah menjadi sebuah keniscayaan," katanya.

Mekeng mengatakan upaya mengatasi defisit anggaran tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. DPR juga harus membantu mengatasi masalah tersebut karena DPR juga memiliki kontribusi terhadap kenaikan defisit anggaran.

"Setiap tahun, semua komisi di DPR, dari Komisi I sampai XI menginginkan dan memperjuangkan kenaikan anggaran untuk mitra kerjanya, yaitu kementerian/lembaga. Ini tentunya berkonsekuensi terhadap sisi penerimaan negara yang juga harus ada kenaikan, sementara meningkatkan penerimaan negara bukanlah persoalan yang sepele," kata Mekeng.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci pada seminar tersebut, menyatakan setuju dengan yang disampaikan Mekeng, bahwa potensi insustri keuangan, khususnya pasar modal, cukup besar, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga tidak hanya mengandalkan APBN sebagai satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan. (Ant)