Pemkot Balikpapan Proyeksikan APBD Turun Jadi Rp1,711 Triliun

Pemerintah Kota Balikpapan memproyeksikan penurunan besaran APBD 2017 yang semula ditetapkan Rp1,907 triliun menjadi Rp1,711 triliun. Penyebabnya karena ada penurunan?pendapatan daerah dan tidak 100 persennya DBH yang cair pada 2017 ini.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan penurunan?pendapatan daerah Balikpapan juga dipengaruhi penerimaan DBH pada 2015 yang mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor?249 dan 250/2015, DBH Balikpapan untuk triwulan IV TA 2015 tidak disalurkan sebesar Rp283 miliar.

Apalagi, pada TA 2016 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor?137/2015 tentang Rincian APBN TA 2016 dan Peraturan Presiden Nomor?66/2016 tentang Rincian APBN Perubahan TA 2016 terjadi?penurunan sebesar Rp446,84 miliar yang sebelumnya mencapai Rp1 triliun.

"Penurunan ini berdampak pada dilakukannya rasionalisasi terhadap belanja daerah pada APBD TA 2016, baik pada kegiatan yang sedang berjalan maupun kegiatan yang belum dilaksanakan," katanya di Balikpapan, Rabu (22/3/2017).

Akibat rasionalisasi tersebut, Pemkot diperkirakan akan memiliki kewajiban utang kepada pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan pada TA 2016 namun tidak tersedia lagi alokasi-alokasi anggarannya sehingga juga menyebabkan berkurangnya Pendapatan Daerah Balikpapan.

Pemkot, kata Rizal, telah melakukan analisis berdasarkan fakta dan data. Untuk belanja modal TA 2017 yang semula sebesar Rp473,63 miliar, harus ditunda pelaksanaannya sebesar Rp120,77 miliar sehingga sisa belanja modal sekitar Rp352,85 miliar.

Dana tersebut diperuntukkan bagi kegiatan dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp67 miliar, membayar utang kegiatan TA 2016 ke TA 2017 Rp145,7 miliar, reshcedule pembayaran kontrak tahun jamak di TA 2017 Rp100 miliar sehingga total berjumlah Rp312,7 miliar.

Dari perhitungan itu, menurutnya, sisa yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belanja modal TA 2017 hanya Rp40,12 miliar.

"Alokasi belanja modal Rp40,12 miliar itu kita peruntukkan bagi kegiatan-kegiatan TA 2017 yang superprioritas," ungkapnya.

Kondisi penurunan?DBH yang berakibat kekurangan belanja daerah (investasi pemerintah) diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian masayarakat sehingga dapat berdampak pada target PAD.

Pihaknya sudah menyiapkan skenario APBD TA 2017 dari sisi belanja pemkot akan merasionalisasi belanja pagawai dari komponen tunjangan tambahan penghasilan kinerja sebesar Rp51,20 miliar. Begitu pula, rasionalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp24,53 miliar APBD kota terdiri dari tiga komponen, yakni komponen PAD diproyeksi mengalami penurunan sebesar Rp27 miliar.

PAD sendiri terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp14 miliar dari target semula sebesar Rp26,46 miliar menjadi Rp12,46 ?miliar. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah berasal dari penerimaan deviden Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp4,5 miliar, penerimaan bagian laba bersih dari PDAM Rp 6,46 miliar, dan penerimaan bagian laba bersih Perusda Rp1,5 miliar. Dan lain-lain PAD yang sah juga mengalami penurunan sebesar Rp13 miliar dari target semula Rp99,97 miliar menjadi Rp86,97 miliar.

Komponen kedua berasal dari DBH, dalam APBD dana perimbangan diproyeksi mengalami penurunan sebesar Rp131,16 miliar yang terdiri dari komponen DBH Pusat dialokasikan 80% dari Rp480,80 miliar menjadi Rp384,64 miliar mengalami penurunan sebesar Rp96,16 miliar. Dan kewajiban mengembalikan lebih salur tahap I tahun 2017 sebesar Rp35 miliar.

Sedangkan komponen ketiga yakni lain-lain pendapatan yang sah seperti komponen DBH Provinsi dialokasikan 80% dari Rp191,80 miliar menjadi Rp153,44 miliar atau berkurang Rp38,36 miliar.

"Sehingga pendapatan daerah pada TA 2017 semula ditargetkan sebesar Rp1,907 triliun mengalami penurunan sebesar Rp196,52 miliar sehingga menjadi Rp1,711 triliun," katanya.

Menyinggung proyeksi 2018 mendatang, menurutnya, Pendapatan Daerah Balikpapan diperkirakan akan jauh lebih menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi ?asumsi pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 pada level 2,1- 2,4 persen yang juga didasari oleh asumsi pertumbuhan nasional yang diperkirakan akan naik secara stabil menjadi 5,5 persen.

"Namun kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional ini masih bergantung pada asumsi pertumbuhan ekonomi global dan kenaikan investasi publik serta suksesnya perbaikan iklim investasi di indonesia," tukasnya.