Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tekan Angka Pengangguran, Pemerintah Intensifkan Bursa Kerja

Tekan Angka Pengangguran, Pemerintah Intensifkan Bursa Kerja Kredit Foto: Ferry Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah akan terus mendorong agar bursa atau pameran kerja (Job Fair) intens diselenggarakan. Pasalnya bursa kerja bisa menekan angka pengangguran.

Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker), M. Hanif Dhakiri mengungkapkan dalam dua tahun terakhir, Indonesia mengalami beberapa kemajuan dalam bidang ketenagakerjaan. Misalnya kemiskinan yang turun dari 11,1% (tahun 2015) menjadi 10,7% (tahun 2016).

Kemudian kesenjangan sosial juga turun dari 0,41 (tahun 2015) menjadi 0,39. Selain itu, pengangguran di Indonesia juga menjadi 5,5% di tahun 2016. Ia menjelaskan meskipun angka pengangguran mengalami penurunan, namun angka tersebut tetaplah besar. Sehingga, pameran kerja harus terus digalakkan di berbagai daerah.

?Oleh karena itu, kita mendorong semua pihak agar bisa menyelenggarakan pameran kerja di berbagai daerah bukan hanya di Jakarta. Untuk bisa meningkatkan partisipasi dari angkatan kerja kita yang belum bekerja agar bisa bekerja,? kata Hanif saat membuka Bursa Kerja Nasional XV di Jakarta Inter Expo, Jakarta akhir pekan lalu.

Selain hal di atas, ia juga menyoroti permasalahan dalam bidang penyerapan tenaga kerja. Yakni miss match kompetensi. Hal ini disebabkan oleh pendidikan vokasi di lembaga pendidikan formal yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri.

?Problem kita terkait dengan lapangan kerja ini bukan semata pada lapangan kerja. Akan tetapi, juga problem miss match. Tidak ketemunya antara supply dan demand dari pasar kerja,? ungkapnya.

Oleh karenanya, pemerintah Indonesia akan terus mendorong peningkatan mutu dan akses pelatihan kerja. Diharapkan, masyarakat Indonesia yang kompetensinya masih rendah ataupun tidak memiliki ijazah, dapat mengembangkan skill sekaligus memperoleh sertifikasi profesi.

Namun, ia memberi catatan lain. Upaya-upaya pemerintah ini juga harus diimbangi kebijakan human resource di perusahaan, yakni dengan melakukan rekrutmen tenaga kerja berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan ijazah semata.

?Karena pelatihan berbasis kompetensi ini harus mendapatkan dukungan dari dunia usaha. Melalui rekrutmen yang juga berbasis kompetensi. Biar nyambung semua,? paparnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Dewi Ispurwanti

Advertisement

Bagikan Artikel: