DPD Dukung Pembangunan Tol di Bengkulu

DPD mendesak pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan tol di Bengkulu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Ketua DPD RI, Mohammad Saleh meminta pemerintah untuk serius dalam pembangunan di Provinsi Bengkulu.

Bengkulu menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Terisolirnya Bengkulu membuat kondisi infrastruktur dan perekonomian di Bengkulu jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain. Oleh karena itu, Ketua DPD RI memfasilitasi pertemuan antara pemerintah provinsi Bengkulu dengan pemerintah membahas pembangunan akses jalan di Bengkulu.

Mohammad Saleh mengatakan bahwa Bengkulu membutuhkan dukungan politis agar pemerintah lebih serius memperhatikan Provinsi Bengkulu. Langkah awal yang dapat diterapkan dalam membangun Bengkulu adalah dengan membuka akses trasnportasi yang menghubungkan Bengkulu dengan provinsi di sekitarnya. Jika akses tersebut terbangun, maka kondisi pembangunan ekonomi di Bengkulu dapat terwujudkan.

?Kondisi infrastruktur di Bengkulu masih jauh dari kata cukup. Bengkulu menjadi provinsi dengan ekonomi dan pembangunan yang jauh tertinggal. Hal tersebut disebabkan karena Bengkulu terisolir dari provinsi lain, aksesnya masih sangat terbatas,? kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (29/3/2017).

Terkait masalah tersebut, DPD pun memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Provinsi Gubernur dan Pemerintah Kabupaten di Bengkulu untuk membahas masalah pembangunan akses transportasi di Bengkulu bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PU-Pera, dan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI hari Rabu (29/3/2017).

Menurut Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti salah satu yang menghambat dalam pembangunan jalan adalah beberapa akses jalan yang melewati kawasan hutan lindung yang terdaftar di Unesco. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan akses jalan menjadi tertunda. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari pemerintah agar akses jalan di Bengkulu dapat dibangun.

?Saat ini tujuan yang pertama adalah mendapatkan izin kawasan untuk membuka akses ke provinsi tetangga. Kedua adalah peningkatan status jalan yang menghubungkan dengan provinsi tetangga menjadi jalan nasional dan untuk membuka keterisolasian Bengkulu, itu tergantung atas keputusan di pusat,? ujarnya.

Untuk mewujudkan pembangunan akses jalan tersebut, Ridwan Mukti akan menugaskan setiap SKPD untuk berkoordinasi dengan Kementerian LHK, Kementerian PU-Pera, dan Kemenko PMK untuk melakukan kajian bersama Unesco terhadap pembangunan jalan yang melintasi kawasan hutan lindung. Jika hasil kajian tersebut dianggap tidak mengganggu ekosistem di hutan lindung, maka pembangunan jalan dapat dilakukan.

Menurut Direktur Kawasan Konservasi pada Ditjen KSDAE, Suyatno Sukandar yang hadir dalam pertemuan tersebut, pembangunan akses jalan di kawasan hutan lindung dapat dilakukan asal pembangunan tersebut tidak dianggap merusak alam. Untuk membuktikan hal tersebut harus dilakukan kajian bersama Unesco.

Keputusan boleh-tidaknya akses jalan dibangun bukan ditentukan oleh Unesco. Unesco hanya sebagai lembaga pengkaji atas pengaruh pembangunan terhadap kondisi alam, apalagi dalam kawasan hutan lindung tersebut terdapat area konservasi air.