Terkait Pelantikan Pimpinan DPD, Hemas Desak MA Jelaskan kepada Publik

Wakil Ketua DPD RI yang dilantik tahun 2014 Gusti Kanjeng Ratu Hemas mendesak Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi untuk memberikan penjelasan kepada publik perihal pelantikan pimpinan DPD RI pada Selasa (4/4/2017) kemarin.

"Pemilihan pimpinan DPD RI yang kemarin itu ilegal, tapi kenapa dilantik?," kata Gusti Kanjeng Ratu Hemas di Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Menurut Hemas, desakannya kepada Suwardi untuk menjelaskan kepada publik bukan karena dirinya ingin mempertahankan jabatannya, tapi untuk penegakan supremasi hukum secara adil.

Ia menegaskan, hukum harus ditegakkan secara adil di atas semua kepentingan, politik pun harus tunduk kepada hukum.

"Wakil Ketua MA agar menjelaskan kepada publik dalam waktu 1x24 jam, sehingga publik tahu alasannya melantik pimpinan DPD RI," katanya.

Menurut Hemas, jika Wakil Ketua MA, Suwardi, tidak dapat memberikan penjelasan kepada publik secara rasional, maka MA sepatutnya membatalkan pelantikan pimpinan DPD RI.

Pelantikan pimpinan DPD RI, kata dia, bertentangan dengan putusan MA yang membatalkan Peraturan DPD RI No 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib.

"Penjelasan Wakil Ketua MA ini juga untuk menjaga keluhuran martabat dan kewibawaan MA itu sendiri," katanya.

Hemas juga menegaskan, dirinya belum pernah mengundurkan diri dari jabatan wakil ketua DPD RI.

Sebelumnya, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suwardi, melantik Oesman Sapta sebagai Ketua DPD RI menggantikan Mohammad Soleh, serta Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai wakil ketua DPD RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (4/4). (Ant)