Lippo Group Siap Realisasikan Program DP 0 Rupiah

Pengembang properti Lippo Group siap mendukung bahkan mewujudkan realisasi dari program uang muka atau down payment (DP) nol rupiah yang diusung pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Direktur Lippo Group John Riady mengatakan pihaknya siap bertemu dengan Anies-Sandi untuk membicarakan tindak lanjut kemungkinan kerja sama.

"Itu (DP 0 rupiah) sebenarnya tujuannya bagaimana meningkatkan kepemilikan rumah. Itu penting sekali. Saya percaya bahwa bila semakin banyak orang Indonesia yang bisa memiliki rumah semakin baik. Jadi, kita siap bantu bahkan siap bekerja sama sebagai developer," kata Jhon saat menghadiri Indonesia Summit 2017 yang diselenggarakan The Economist di Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Ia mengungkapkan bila program DP 0 rupiah dengan harga rumah di Jakarta Rp350 juta perunit bukan hal yang mustahil apalagi dengan bangunan vertikal seperti rumah susun. Menurut hitungannya, luasan rumah vertikal 40 meter persegi dengan biaya bangun permeter sebesar Rp3-4 juta maka total biaya hanya sebesar Rp120 juta-Rp160 juta.

Adapun, luasan rumah vertikal atau rumah susun (rusun) dengan luasan 40 meter persegi cukup untuk satu keluarga dengan jumlah empat orang.

"Kalau 40 meter, satu meternya harga bangunnya ongkosnya sekitar Rp3 juta, berarti Rp120 juta. Kalau ongkosnya Rp4 juta cuma Rp160 juta. Jadi biayanya satu unit Rp160 juta, dijual Rp350-an juta sangat mungkin," tegasnya.

Lebih lanjut, John mengatakan pembangunan rumah susun sebagai realisasi program DP nol rupiah bisa menggunakan tanah pemerintah yang ada saat ini. Penggunaan tanah pemerintah juga bisa mengurangi biaya dan juga harga dari rumah itu sendiri.

"Kalau bangun rumah itu cost-nya ada dua, harga tanah dan harga bangunan. Kalau harga tanah, pemerintah yang bangun gratis. Harga bangunnya ongkosnya Rp4-5 jutaan. Kalau Rp4-5 juta kali 40 meter Rp160 juta, dijual Rp350 juta pun double," ungkapnya.

Sebelumnya, Cagub Anies Baswedan mengungkapkan berdasarkan data yang dihimpun timnya, sedikitnya 1,3 juta rumah tangga belum memiliki tempat tinggal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2014, Jakarta tercatat sebagai provinsi kedua dengan backlog perumahan terbesar di Indonesia.

Kondisi tersebut dipicu kenaikan harga lahan di Ibu Kota yang sangat tinggi mencapai 16% per tahun, sedangkan upah riil pekerja tumbuh di bawah 10%. Hal itu juga memicu kelas menengah bawah tinggal di pinggiran Jakarta.