DPR: Jokowi Jangan Mau Dibohongi Soal Sawit

Setiap kementerian dan institusi pemerintahan perlu mendorong pemberian informasi yang benar dan berimbang terkait sawit kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla?untuk mendorong sawit sebagai basis industri rakyat dan penopang ekonomi Indonesia.

"Masalah terbesar dari persoalan sawit adalah Presiden Jokowi terlalu banyak mendapatkan informasi yang bohong dan keliru. Selalu ada pihak-pihak yang melencengkan peran sawit, termasuk dari kalangan dekat presiden," kata Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo di Jakarta, Senin (15/5/2017).

Menurut Firman, banyaknya tudingan miring terkait sawit, mulai dari isu lingkungan hingga kesehatan sebenarnya telah dijawab dengan banyak penjelasan ilmiah dari para pakar dan peneliti hebat di Indonesia.

"Hanya saja, kemungkinan besar pendapat para pakar itu, tidak sampai ke tangan presiden atau memang sengaja tidak disampaikan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu," kata Firman.

Firman menyayangkan banyaknya penyimpangan informasi dan pembiaran kampanye hitam mengakibatkan persoalan serius di bangsa ini. Bahkan, cara pikir mahasiswa Indonesia yang bersekolah di luar negeri pun didominasi pemikiran LSM antikemapanan.

"Ketika ke Rusia, seorang mahasiswa bertanya kepada saya, apa urgensinya UU Perkelapasawitan. Padahal, dia berasal dari Kalimantan yang merupakan provinsi penghasil sawit," sebutnya.

Hal itu, kata Firman, akibat terlalu banyak pemikiran negara Barat yang dibiarkan sehingga seperti menjadi satu pembenaran dan merasuki akal sehat bangsa ini. Akibatnya, banyak yang tidak menyadari bahwa kesejahteraan yang terjadi di Indonesia, salah satunya karena peran sawit.

Firman mengharapkan perlawanan terhadap resolusi Parlemen Eropa diharapkan bisa menjadi awal kebangkitan bagi industri sawit nasional. "Ketika Indonesia dilecehkan dengan pernyataan yang merendahkan martabat bangsa, rasa nasionaliesme mulai bangkit dan semua pihak sepakat untuk melawan," pungkas?Firman.