Pemerintah Diminta Hati-Hati Terapkan Program Pengganti Raskin

Pemerintah diminta melakukan antisipasi terhadap penerapan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) program Beras Sejahtera (Rastra) yang rencananya dilakukan mulai Juli 2017 sebagai pengganti program beras untuk rakyat miskin (Raskin).

Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan, penerapan program Rastra dengan BPNT yang menggantikan program raskin akan memiliki implikasi karena selama ini sekaligus menjadi strategi pemerintah dalam perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan, perlindungan petani dan kebijakan pangan ?nasional.

"Dengan Kebijakan BPNT program Rastra tersebut maka merupakan pemisahan strategi ?tersebut. Oleh karena itu pemerintah harus menangantisipasi terhadap implikasi atas kebijakan tersebut," kata Bayu di Jakarta, Senin (29/5/2017).

Salah satu antisipasi yang harus dilakukan pemerintah terhadap kebijakan Rastra dengan Bantuan Pangan Non Tunai, menurut Bayu, yakni penanganan terhadap stok beras Bulog yang ?mencapai 1 -1,2 juta ton yang selama ini digunakan untuk program Raskin.

"Akan dikemanakan ?stok ini," tanyanya.

Kemudian, tambahnya, saat ini memasuki musim kemarau atau masa paceklik sehingga harga pangan akan cenderung mengalami kenaikan, jika tidak ada Raskin maka masyarakat ?berpendapatan rendah masuk ke pasaran untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga pasar.

Selain itu, peningkatan produksi padi akan mendorong peningkatan ?pasokan beras di pasaran yang dampaknya menekan harga gabah petani. "Bulog dengan program Operasi Pasar serta pengadaan beras dalam negeri juga mampu ?menjaga stabilitas harga gabah hasil produksi petani," katanya.

Bayu juga mempertanyakan jika nantinya subsidi untuk Perum Bulog senilai Rp18 triliun ?dipindahkan ke E-warung sebagai pelaksana kebijakan Rastra sistem non tunai seberapa tinggi ?kredibilitasnya khususnya dalam menekan penyimpangan moral.

"Karena ini merupakan kebijakan pemerintah maka semua harus turut berperan serta dalam mengatisipasi," ujar mantan Wakil Menteri Pertanian itu. (ant)