Dekopin Terus Dorong Pembentukan Bank Koperasi

Ketua Umum Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) Nurdin Halid mendorong pemerintah segera merealisasikan pembentukan bank koperasi di Indonesia. Keberadaan bank koperasi dinilai perlu mengingat banyaknya anggota koperasi yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Jumlah koperasi di Tanah Air telah melebihi 200 ribu unit. Sebanyak 152 ribu koperasi berstatus aktif dan 61 ribu koperasi lainnya sudah dibekukan.

NH-sapaan akrab Nurdin Halid mengungkapkan gagasan percepatan terwujudnya bank koperasi sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Gagasan tersebut diutarakan NH saat puncak peringatan Harkopnas di Makassar, Rabu pekan lalu. Diharapkannya agar pemerintah bersedia memberikan dukungan dengan menggelontorkan dana talangan sementara. Keberadaan bank koperasi diyakini akan menopang koperasi menjadi lebih kuat.

"Kami terus dorong percepatan terwujudnya bank koperasi dengan menempatkan koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit sebagai back-bone," kata NH di Makassar, belum lama ini.

Pembentukan bank koperasi, NH menjelaskan perlu didukung lantaran gerakan koperasi telah menujukkan peran maksimal dalam menopang kebutuhan anggotanya. Tercatat anggota koperasi hingga 2015 saja telah menembus 37,78 juta orang. Volume usaha koperasi Indonesia pun terbilang besar mencapai Rp266.134 miliar dengan modal sendiri sebesar Rp142.650 miliar dan Sisa Hasil Usaha atau SHU sebesar Rp17.320 miliar.

Menurut NH, koperasi sebagai penggerak usaha kecil dan menengah di Indonesia telah menunjukkan daya tahannya terhadap goncangan ekonomi. Namun, diakuinya sejumlah persoalan dasar masih menghantui. Mulai dari ?sisi permodalan, perpajakan hingga akses sumber daya ekonomi lainnya. Merujuk dari permasalahan itu, pihaknya berharap pemerintah segera merealisasikan bank koperasi.

Gagasan lain untuk mengatasi setumpuk permasalahan koperasi, NH menyebut melakukan koreksi atas perundang-undangan pajak, termasuk peraturan turunannya. Langkah itu untuk mewujudkan rasa keadilan pungutan pajak bagi koperasi. Selain itu, pihaknya mendorong BUMN dan bank pemerintah melakukan fungsi intermediasi guna memperkuat koperasi yang bergerak di sektor riil.

Dekopin, NH melanjutkan, berharap pula pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi menjadi distributor barang kebutuhan dasar bagi masyarakat. Ia meyakini jika barang kebutuhan tersebut disalurkan melalui koperasi maka tidak akan terjadi gejolak harga dan kelangkaan di daerah.

"Pemerintah dan Dekopin bisa mengontrol kegiatan tersebut secara sistematis. Hal itu juga merupakan wujud cita-cita Dekopin untuk mewujudkan sistem distribusi dan logistik nasional," pungkasnya.