Ketersediaan Lahan Jadi Kendala Program Rumah Bersubsidi

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala pemerintah dalam menyediakan rumah bersubsidi. Oleh karena itu, masalah tersebut harus menjadi perhatian serius agar program sejuta rumah dapat tercapai.

"Untuk itu, daerah menyiapkan bank tanah (land bank), sehingga ketika ada pembangunan sudah tersedia tanahnya," kata Jokowi dalam acara Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Selain masalah lahan, yang harus menjadi perhatian pemerintah ialah terkait dengan perencanaan dan pengendalian tata ruang. Pasalnya selama ini integrasi antara ketersediaan perumahan dengan fasilitas publik tidak seimbang.

"Banyak pengembang menarik diri karena susah mendapatkan fasilitas air bersih atau tidak terintegrasi dengan transportasi umum. Ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melihat itu semua agar pembangunan bisa berjalan dengan maksimal," jelas dia.

Dirinya menambahkan, pemerintah sangat berkonsentrasi untuk menyediakan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyalurkan belanja perumahan mencapai Rp74 triliun dari 2015 sampai 2019.

"Mestinya dengan belanja yang besar itu pergerakan di properti bisa melaju kencang. Belum lagi ada subsidi FLPP dari pemerintah kepada masyarakat yang menginginkan untuk bisa membeli rumah dengan harga yang baik dan tidak terbebani oleh bunga," pungkasnya.

Data dari Kementerian PUPR menyebut pembiayaan untuk KPR bersubsidi dari tahun 2015 sampai dengan Juli 2017 dengan realisasi sebesar 430 ribu unit melalui skema Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Selisih Bantuan Uang Muka (SBUM).