Perkembangan Skema Divestasi Freeport Menurut Pengamat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Progres pemerintah yang ingin mengakuisisi saham kembali atau divestasi oleh Freeport masih terus berlanjut. Kabarnya Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengklaim bahwa pihak Freeport sendiri sudah bersedia melepas sahamnya sebesar 51 persen.

Terkait divestasi saham tersebut, Pemerintah menugaskan melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membelinya melalui skema Holding Sektor Pertambangan yang di dalamnya dihuni Inalum, Bukit Asam, Antam, dan Timah.

Namun sampai saat ini skema Holding tersebut masih berlarut-larut dan belum menemui kejelasan. Pengamat BUMN, Toto Pranoto mengatakan bahwa Holding BUMN pada sektor Pertambangan memang harus mampu mengambil alih saham mayoritas.

"Dulu beberapa tahun lalu 10 atau 15 tahun lalu pernah juga divestasi juga melalui swasta. Sekarang kalo BUMN dikasih kesempatan ya untuk melakukan divestasi memang sudah pada level itu," ujar Toto saat dihubungi Warta Ekonomi, Selasa (29/8/2017).

Secara aset menurut Toto, Holding pada sektor ini memang memiliki aset yang cukup untuk melakukan divestasi.

"Karena BUMN pertambangan dengan holdingnya yang salah satu tujuanya punya kekuatan aset bisa ambil alih, saya rasa itu sah-sah saja. Karena memang kekuatan besar kalau memang Holding (Pertambangan) sudah jadi," lanjut Toto.

Dalam beberapa waktu terakhir permasalahan masih banyak ditemukan dalam progres divestasi ini. Mulai dari belum jelasnya skema yang ingin digunakan, hingga Freeport yang membantah bahwa pihaknya belum menyetujui kesepakatan soal saham 51 persen.

"Pertama tergantung kesepakatan akhir jadi apa nggak. Dengan skemanya belum putus sampai sekarang, Freport kalau divestasi siapa yang jadi (mengelola saham). Isu-isu seperti ini harus diselesaikan dulu," ujar Toto.

Sementara itu, beredar kembali kabar bahwa BPJS Ketenagakerjaan akan ikut masuk dalam skema baru divestasi Freeport. Diketahui, Lembaga Asuransi ini mempunyai aset yang cukup besar, sehingga hadirnya Lembaga tersebut bisa menghadirkan dana segar dalam memuluskan misi divestasi yang urung rampung sampai detik ini. Apabila benar-benar terjadi, ini merupakan strategi jangka pendek apabila Freeport resmi bersedia untuk melepas sahamnya.

"Itu jangka pendek supaya jika divestasi sudah siap, pihak-pihak tersebut (BPJS Ketenagakerjaan) yang sudah ready. Kalau Holding tambang sudah terbentuk harusnya mereka yang jadi pengelola," jelasnya.