Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas mengatakan selain bantuan kemanusiaan, pemerintah perlu mengambil langkah diplomatik yang meyakinkan guna menghentikan tragedi kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.
"Semua itu didasarkan semata pertimbangan kemanusiaan, sesuai kaidah politik bebas-aktif," kata Robikin dalam pesan singkatnya ke Antara di Jakarta, Minggu (3/9/2017).
Dia mengungkapkan berdasarkan laporan utusan PBNU yang tergabung dalam misi kemanusiaan, Indonesia adalah satu-satunya negara yg dipercaya dan diizinkan oleh Pemerintah Myanmar untuk melakukan kegiatan kemanusiaan di Myanmar.
"Indonesia harus mengoptimalkan kepercayaan itu," katanya. Namun, kata Robikin, masyarakat Indonesia tidak perlu terpancing dan mengusik harmoni di tengah keragaman yang ada di Indonesia.
"Jangan ada yang berusaha menghentikan kekerasan dengan kekerasan, apalagi dengan mendompleng isu agama. Saya memandang, terjadinya tragedi kemanusiaan akibat kekerasan justru karena tidak hadirnya agama dalam kehidupan bersama," katanya.
Sebab, lanjutnya, selain tentang tauhid, pesan penting lain dari agama adalah terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Untuk apa Nobel Perdamaian dipertahankan jika perdamaian di depan mata dikoyak dan hanya berpangku tangan?" kata Robikin atas tuntutan pencabutan Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. (RKA/Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rizka Kasila Ariyanthi
Tag Terkait:
Advertisement