Pemerintah Australia membantu melatih militer Myanmar, sementara Rusia dan Israel adalah beberapa dari negara yang menyuplai senjata ke Myanmar.
Walaupun Uni Eropa masih melakukan upaya embargo senjata terhadap Myanmar, masih ada beberapa negara anggotanya yang masih memberikan bantuan ke militer Myanmar dalam bentuk lain seperti pelatihan.
Amerika Serikat juga sedang mengkaji kemungkinan untuk memperluas kerjasama militer dengan militer Myanmar melalui pelatihan dan loka karya.
?Beberapa pemerintah di dunia yang masih melanjutkan pelatihan atau menjual senjata ke Myanmar. Mereka menyokong sebuah angkatan bersenjata yang melakukan kekerasan terhadap kelompok Rohingya yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Hal ini harus dihentikan dan negara-negara lain yang berencana melakukan hal yang sama harus mengubah rencana tersebut,? tutur Tirana.
Awal pekan ini, juru bicara Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, yang merupakan pemimpin de fact negara tersebut, membantah pemberitaan media yang menuduh militer menanam ranjau. ?Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa ranjau tersebut tidak ditanam oleh para terroris?,? sebutnya.
Beberapa hari kemudian, Sekretaris Kementerian Luar Negari Bangladesh, Shahidul Haque, mengkonfirmasi kepada kantor berita Reuters bahwa pihak Dhaka telah mengirimkan protes resmi ke pemerintah Myanmar karena telah menanam ranjau di daerah perbatasan.
?Otoritas Myanmar harus berhenti mengelak. Semua bukti menunjukkan bahwa militerlah yang menanamkan ranjau tersebut. Ini tidak hanya melanggar hukum tapi juga membantai warga sipil,? tegas Tirana, sebagaimana dikutip dari keterarangan resmi Amnesty Internastional Indonesia, Sabtu (10/9/2017).
?Apa yang ada di depan mata saat ini bisa digambarkan sebagai pemusnahan etnis yang dimana Rohingya menjadi target karena etnisitas dan agamanya. Dalam istilah hukum, ini adalah kejahatan kemanusiaan dalam bentuk pembuhunan dan deportasi, atau pemindahan populasi secara paksa,? ungkap Tirana.
?Pemerintah Myanmar harus menghentikan kekerasan ini dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Myanmar juga harus memberikan akses penuh untuk organisasi kemanusiaan termasuk tim penjinak ranjau untuk masuk ke wilayah Rakhine,? pungkas Tirana.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Hafit Yudi Suprobo
Editor: Hafit Yudi Suprobo
Tag Terkait:
Advertisement