Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

F-PKS Rela Potong Gaji Bantu Pengungsi Rohingya, Partai Lain Kapan?

F-PKS Rela Potong Gaji Bantu Pengungsi Rohingya, Partai Lain Kapan? Kredit Foto: Ferry Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI bersedia memotong gajinya untuk membantu pengungsi etnis Rohingya di Myanmar, sebagai bentuk keprihatinan dan langkah konkret untuk megatasi tragedi kemanusiaan tersebut, sumbangan tersebut secara simbolik diserahkan kepada Crisis Center PKS Untuk Rohingya.

"Hari ini kita menyerahkan secara simbolik sumbangan anggota Fraksi PKS dari hasil pemotongan gaji sebesar Rp250 juta kepada Crisis Center PKS Untuk Rohingya. Jumlah ini baru awal karena akan terus bertambah melibatkan seluruh keluarga besar Fraksi PKS termasuk para pegawai dan staf," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Jazuli menjelaskan bahwa kepedulian terhadap Rohingya merupakan panggilan tanggung jawab kemanusiaan keluarga besar Fraksi PKS kepada sesama manusia termasuk kepada etnis Rohingya.

Menurut dia, masyarakat Indonesia tidak bisa diam melihat saudara-saudaranya menderita, dibunuh dan disiksa, serta terusir dari negaranya.

"Kita marah, mengutuk keras, dan mendesak penghentian kekerasan sambari secara kongkrit mengirimkan bantuan materi kepada mereka," ujarnya.

Jazuli menegaskan FPKS terus mendorong Pemerintah Indonesia melakukan langkah diplomasi yang efektif untuk menghentikan tragedi kemanusiaan tersebut dan sejauh ini hal itu sudah dilakukan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.

Menurut dia, FPKS mengapresiasi langkah Menlu Retno Marsudi yang melakukan diplomasi langsung ke Myanmar dan berharap segera direspon secara serius dengan penghentiaan kekerasan dan pembukaan jalur bantuan kemanusiaan.

"Saya juga mengapresiasi kepedulian luar biasa yang ditunjukkan oleh rakyat Indonesia kepada Rohingya. Inilah karakter asli bangsa Indonesia yang cinta perdamaian, antikekerasan, dan peduli pada kemanusiaan," katanya.

Dia mengingatkan bahwa pembukaan UUD 1945 mengamanatkan, salah satu tujuan bernegara yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.?(Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Advertisement

Bagikan Artikel: