APPSI: Perlu Konsep Matang Entaskan Kemiskinan di Indonesia

Membuka Workshop Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tentang pengentasan kemiskinan tingkat provinsi di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (20/9/2017), Ketua Umum APPSI Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa persoalan kemiskinan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Karenanya perlu upaya merumuskan konsep serta agenda aksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Seperti apa masalah kemiskinan itu, harus bisa ditemukan formulasi yang baru dalam pengentasanya. Karena tentu saja banyak harus menjadi perhatian kita bersama. Kita berharap dari sini dapat rumusan alternatif yang tidak biasa, termasuk bagaimana memanajemen upaya tersebut, semoga ada hal baru yang dituangkan," ujar Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulawesi Selatan itu di hadapan para peserta workshop sekaligus membuka kegiatan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernru Jawa Timur H Soekarwo, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, Wakil Gubernur NTT Benny Alexander, Mantan MenPAN-RB Ryaas Rasyid serta para narasumber. Sementara bertindak sebagai tuan rumah, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) HT Erry Nuradi didampingi sejumlah pimpinan SKPD terkait sekaligus untuk membahas bagaiman mencari rumusan pengentasan kemiskinan di Sumut.

Syahrul berharap pengentasan kemiskinan yang berkaitan dengan kemandirian desa mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten, seperti potensi kemandirian. Karena itu, dirinya juga menyarankan agar agar DPD RI sebagai wakil pemerintah provinsi di MPR, bisa membicarakan hal itu di Senayan. Begitupun, tanggung jawab untuk mengatasi persoalan masyarakat tersebut tetap menjadi pembahasan di dalam pertemuan pemerintah provinsi. Apalagi untuk mengoptimalkan dana desa, tidak seterusnya dialokasikan untuk pembangunan fisik semata.

"Harus ada sebagian atau sekitar 20-30 persen untuk pangan, pertanian yang setidaknya 100 hari bisa dikontrol hasilnya. Jadi masyarakat desa akan terbiasa melakuakn langkah-langkah produktif, yang lebih banyak memberikan peran warga khususnya mereka yang miskin yang berada di desa. Ini yang sedang kita cari rumusannya," sebutnya.

Sementara Gubernur Sumut HT Erry Nuradi menyampaikan bahwa kemiskinan menjadi persoalan yang dihadapi seluruh daerah di Indonesia. Karenanya workshop tersebut merupakan kegiatan positif bagi Sumut khususnya untuk bisa saling tukar pengalaman tentang apa yang sudah dilakukan di daerah masing-masing. Apalagi hasil workshop ini nanti akan disampaikan pada Rakernas APPSI mendatang, dan akan disampaikan ke pemerintah pusat, masukan mengenai langkah yang harus lakukan.

"Jadi kita berbagi pengalaman. Yang penting bagaimana kemiskinan di Indonesia ini setiap tahun itu bisa kita tekan. Apalagi sekarang ini ada program yang menyentuh langsung ke desa. Walaupun itu dikelola oleh pemerintah desa tetapi tentu kita bisa memberikan penekanan apa yang harus dilakukan desa tersebut. Sekarang tinggal pilih, apakah mau memperbaiki infrastruktur atau mau membuka lapangan pekerjaan, misalnya dengan memberikan benih tanaman, atau juga hal produktif lainnya," ujarnya.

Dengan optimaliasai dana desa tersebut lanjut Gubernur, dirinya optimis angka kemiskinan di Sumut khususnya dapat ditekan. Pemprov Sumut sendiri katanya, sudah melakukan beberapa hal, antara lain subsidi untuk kesehatan, perbaikan irigasi mendukung produktifitas pertanian. Hal ini agar masyarakat bisa kembali ke dasar, yakni kembali ke desa, bercocok tanam.

"Jadi masyarakat kita back to basic, tidak lagi urban (ke kota). Kalau pertaniannya bagus, tentu itu bisa dicapai. Apalagi kami juga sudah berikan kredit murah dengan bunga 6,9 persen (Bank Sumut) untuk pengusaha pemula, bahkan lebih murah dari KUR. Begitu juga untuk ketahanan pangan, terus memberikan berbagai bantuan sepeti alsintan dan saprodi untuk seluruh kelompok tani. Kemarin saya juga serahkan ke kelompok ternak," katanya.

Disampaikan Gubernur, bahwa yang terpenting adalah bagaimana memperbesar alokasi dana desa untuk hal yang produktif. Namun tetap mengedepankan ukuran kebutuhan, termasuk pembagian persentase untuk pembangunan fisik dan usaha kemandirian masyarakat.?