Kemendagri Petakan Daerah Rawan Konflik Pilkada

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan ada sejumlah persoalan yang patut diwaspadai saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 171 daerah tahun 2018.

"Rujukan indeks kerawanan pilkada menjadi salah satu parameter dalam mewaspadai daerah yang rawan gangguan, kelompok separatis dan rawan konflik," kata Dirjen Otda Soni Sumarsono pada rapat koordinasi pelaksanaan pilkada 2018 seperti dikutip Kepala Bagian Humas Pemprov Sulut Roy RL Saroinsong di Jakarta, Selasa (23/10/2017).

Sumarsono menyebut beberapa gangguan seperti?faktor keamanan seperti terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa dan konflik komunal, faktor politik hukum menyangkut daftar pemilih tetap (DPT) yang belum selesai termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal cuti kampanye bagi petahana.?Hal lainnya berkaitan dengan gambaran distribusi logistik, rendahnya partisipasi, netralitas penyelenggara, juga kemungkinan adanya intervensi asing yang merugikan kepentingan Indonesia.

Saroinsong juga mengatakan, pada rakornas tersebut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga memberikan pembekalan seluruh KPU dan Bawaslu serta 171 kepala daerah peserta pilkada serentak 2018 Menkopolhukam Wiranto, kata dia, menekankan persiapan matang jelang pilkada. Pilkada sejatinya sedang memilih pemimpin masa kini dan masa depan sehingga pilkada sangat penting dan strategis.

"Karena pentingnya posisi pilkada dalam eksistensi kita maka tidak boleh main-main. Sebab itu pilkada harus secermat-cermatnya karena akan menentukan nasib Indonesia ke depannya," ujar Saroinsong mengutip Wiranto.

Wiranto memaklumi bahwa masalah yang dihadapi dalam pilkada sangat banyak, namun hal ini merupakan konsekuensi dari demokrasi yang terus berjalan dan mengatur manusia. (ant)