Aung San Suu Kyi selaku Pemimpin de facto Myanmar mengunjungi daerah-daerah yang dilanda konflik di negara bagian barat Rakhine pada hari Kamis (2/11/2017) untuk pertama kalinya sejak serangan militan dari minoritas Muslim Rohingya dua bulan lalu memicu krisis pengungsi.
Seorang wartawan Reuters melihat Suu Kyi naik helikopter militer di Sittwe, ibukota negara bagian Rakhine, sekitar pukul 9 pagi (0200 GMT) pada hari Kamis, (2/11/2017).
Juru bicara Zaw Htay mengatakan kepada Reuters bahwa dia mengunjungi distrik perbatasan Maungdaw yang bermasalah, di mana lebih dari 600.000 anggota kelompok Rohingya tanpa kewarganegaraan telah menyeberang ke Bangladesh sejak 25 Agustus.
"Dia akan pergi ke Maungdaw dan saya tidak bisa memberikan rincian lebih lanjut," ungkapnya, sebagaimana dikutip dari Reuters, Kamis, (2/11/2017).
Suu Kyi sebelumnya tidak pernah mengunjungi negara bagian Rakhine sejak memegang kekuasaan tahun lalu setelah kemenangan telak pada 2015. Mayoritas penduduk di Maungdaw adalah Muslim sampai krisis baru-baru ini terjadi.
Myanmar telah disengat oleh kritik internasional dan tuduhan atas pembersihan etnis, yang kemudian secara tegas ditolaknya karena cara pasukan keamanannya menanggapi serangan militan Rohingya di 30 pos keamanan.
Suu Kyi didampingi oleh sekitar 20 orang yang bepergian dengan dua helikopter militer, termasuk pejabat negara dan petugas militer dan polisi, menurut wartawan Reuters. Pebisnis Zaw Zaw, yang sebelumnya mendapat sanksi dari Departemen Keuangan A.S., juga bersama pemenang Nobel Suu Kyi.
Suu Kyi meluncurkan sebuah inisiatif bulan lalu untuk membantu merehabilitasi pemukiman kembali di Rakhine dan meminta konglomerat untuk berkontribusi dalam proyek tersebut.
Suu Kyi telah berjanji bahwa pengungsi yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah penduduk Myanmar akan diizinkan untuk kembali, namun ribuan orang terus tiba di Bangladesh baru-baru ini seperti semalam.
Pembicaraan dengan Bangladesh belum menghasilkan kesepakatan mengenai proses pemulangan yang dibuat lebih rumit karena Myanmar telah lama menolak kewarganegaraan Rohingya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Hafit Yudi Suprobo
Editor: Hafit Yudi Suprobo
Tag Terkait:
Advertisement