Deddy Mizwar Bantah Ada Isu Sara di Pilgub Jabar

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar membantah beredarnya isu Suku Ras dan Agama (SARA) pada proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Jawa Barat.

Demiz mengungkapkan pilkada Jabar tidak akan sama dengan isu SARA yang sempat beredar di DKI Jakarta. Dia menegaskan Umat Islam dalam hal memilih pemimpin, merupakan bagian dari proses politiknya dan jangan diartikan sebagai sikap intoleran kepada umat yang lainnya.?

"Jadi kalau umat Islam memilih pemimpin merupakan bagian dari sikap politiknya, jangan dianggap sebagai intoleran apalagi dipolitisir. Semua ada prosesnya baik melalui Istikharah maupun yang lainnya. Jadi bukan asal maen tebak saja," tegas Demiz kepada wartawan di Bandung, Minggu malam (3/12/2017).

Sikap demikian merupakan hak politis dari setiap warga negara yang memiliki keyakinan terhadap agamanya dengan mengimplementasikannya dalam peristiwa politik.

"Ini kan bukan SARA tapi keyakinan umat Islam dalam mengimplementasikan keyakinan agamanya dalam peristiwa politik," tegas Demiz

Aktor kawakan pemeran Jenderal Naga Bonar ini kembali menegaskan bahwa? Indonesia bukan negara Islam maupun sekuler. Penerapan sila pertama pada Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa merupakan buah hasil para tokoh ulama sebagai bentuk toleransi mereka terhadap umat-umat lainnya.

"Toleransi ini warisan ulama. Kita bersepakat bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi. Jadi jangan sampai ada upaya untuk mengunggatnya," ungkap Demiz

Dia mengimbau kebhinekaan yang terjadi di Indonesia harus dijaga dan dirawat oleh seluruh lapisan masyarakat terutama mayoritas umat Islam. Selain itu, masyarakat juga jangan terjebak oleh khilafiyah dan fanatisme yang sempit sehingga menimbul perpecahan antar umat beragama.

"Jangan terjebak oleh khilafiyah atau fanatisme yang sempit. Justru kebhinekaan di Indonesia ini harus kita jaga secara bersama-sama," tutur Demiz

Wagub Jabar menambahkan peran masyarakat sangat strategis dalam mengawasi sejak awal sampai akhir proses pelaksanaan pilkada. Mereka?
dilindungi Undang Undang untuk mengawal proses tersebut.?

Keterlibatan masyarakat dalam proses pilkada akan mewujudkan pesta demokrasi yang langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) sehingga mendapatkan pemimpin yang amanah dan diinginkan oleh masyarakat.

"Sudah ada di yaumul mahfus pemimpin Jabar di masa yang akan datang. Tapi bagaimana masyarakat mengawal proses yang lebih baik dengan memadukan ikhtiar dan takdir," pungkasnya.