Oposisi AS dan Pejabat Asing Desak Trump Tidak Akui Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel

Upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui Yerusalem menjadi ibu kota Israel telah menimbulkan tentangan dari oposisi AS dan pejabat asing yang juga khawatir kebijakan tersebut dapat menimbulkan sebuah aksi 'kekerasan'.

Keputusan seperti itu, yang menurut pejabat A.S. belum di finalisasi, akan melanggar perjalanan selama beberapa dekade terkait dengan kebijakan AS untuk tidak mengambil keputusan mengenai nasib Yerusalem dengan alasan bahwa ini adalah isu yang harus dinegosiasikan dan dipastikan oleh Israel dan Palestina.

Jika Trump melakukan langkah seperti itu, hal itu bisa memicu demonstrasi atau kekerasan oleh orang-orang Palestina atau oleh umat Islam di seluruh dunia, sebagian karena kepekaan situs Yerusalem yang dikenal oleh para umat Yahudi sebagai Bukit Bait Suci atau Temple Mount dan bagi para umat Muslim sebagai Haram al-Sharif.

Situs tersebut mencakup Masjid Al Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam, dan Dome of the Rock yang emas. Itu juga merupakan tempat sebuah kuil Yahudi kuno, tempat tersuci dalam Yudaisme.

Israel merebut Yerusalem Timur yang mencakup wilayah tersebut selama perang 1967. Namun, Waqf, sebuah badan keagamaan Muslim telah mengelola situs-situs Islam di dalam kompleks tersebut.

Seorang pejabat senior AS? mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa Trump kemungkinan akan membuat pengumuman mengenai Yerusalem menjadi ibu kota Israel pada hari Rabu, meskipun penasihat dan menantu laki-lakinya Jared Kushner pada hari Minggu mengatakan tidak ada keputusan akhir yang dibuat.

Kushner memimpin upaya Trump untuk memulai kembali perundingan damai antara Israel-Palestina yang terhenti, usaha yang sejauh ini telah menunjukkan sedikit kemajuan, sebagaimana dikutip dari CNBC, Selasa (5/12/2017).

Gedung Putih pada hari Senin mengatakan tidak akan mengambil tindakan apapun mengenai apakah akan memindahkan kedutaan A.S. ke Yerusalem dari Tel Aviv, sesuatu yang telah dijanjikan Trump dalam kampanye kepresidenannya.

Trump diharapkan untuk menandatangani pembebasan, menurut beberapa pejabat A.S. Seorang pejabat A.S. mengatakan bahwa Trump kemungkinan akan menemani penandatanganan tersebut dengan perintah para pembantunya untuk memulai perencanaan serius untuk rencana pemindahan kedutaan.