Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

30.000 Hektare Sawit di Riau Dapat Bantuan Peremajaan

30.000 Hektare Sawit di Riau Dapat Bantuan Peremajaan Kredit Foto: Antara/Jojon
Warta Ekonomi, Jakarta -

Arsyadjuliandi Rachman selaku Gubernur Riau menyatakan akan ada sedikitnya 30.000 hektare kebun kelapa sawit milik masyarakat secara bertahap akan mendapat bantuan program peremajaan tanaman sawit pada tahun ini.

"Ini target kami. Sudah diselaraskan dengan pemerintah pusat dan sejumlah instansi lainnya," ujar Arsyadjuliandi Rachman dalam pernyataan pers yang diterima di Pekanbaru, Sabtu (20/1/2018).
 
Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur melaksanakan rapat persiapan peremajaan sawit rakyat di Riau, di Kementerian Perekonomian, di Jakarta, Jumat (19/1/2018) lalu.

Rapat yang langsung dipimpin Menteri Kordinator Perekonomian Darmin Nasution juga diikuti oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Hardwinarto. Selain itu, rapat ini dihadiri oleh Direktur Penghimpunan Dana pada Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit, Herdrajad dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga didampingi oleh Riau Ferry HC selaku Kepala Dinas Perkebunan, Pertanian dan Holtikultura , dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Syahrial Abdi. Dalam rapat itu terjalin kesepahaman antara berbagai instansi yang terlibat dalam peremajaan ini, sehingga program ini bisa berjalan dan mempermudah hidup rakyat.

Melalui program ini, pemerintah memberikan dana hibah kepada masyarakat untuk peremajaan senilai Rp25 juta per hektare untuk tiap kepala keluarga. Satu kepala keluarga maksimal bisa mendapat dana peremajaan untuk empat hektare. Anggaran ini digunakan untuk pemotongan dan pembersihan kelapa sawit, pembelian bibit dan penanaman.

Pemerintah juga mencarikan perusahaan "off taker" yang akan bertanggungjawab mendampingi petani selama dalam masa penanaman. Untuk Riau, sudah ada perusahaan seperti PTPN V, Asian Agri dan Sinar Mas Agro yang menjadi "off taker".

Melalui program ini juga, pemerintah berharap dapat meningkatkan produksi minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri, karena selama penanaman kembali ini, perusahaan off taker akan memastikan para petani mendapat bibit kelapa sawit yang unggul dan bersertifikat. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menambahkan, pada peremajaan ini pemerintah akan memastikan kepada pihak perbankan untuk memberikan kredit kepada para petani saat usia tanamannya setahun.

"Jadi dana itu bisa digunakan para petani untuk berusaha sebelum sawit mereka menghasilkan," katanya pula.

Dari target 30.000 hektare (ha) replanting di Riau, tahap pertama akan dilakukan terhadap 12.000 ha sawit rakyat yang sudah mendapat rekomendasi teknis dari Ditjen Perkebunan. Tahap awal ini, sawit rakyat yang diremajakan yakni di Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Siak dan Kuantan Singing serta Kampar.

Andi Rachman mengatakan Riau menjadi salah satu daerah prioritas nasional, karena tanaman yang akan diremajakan cukup luas yakni mencapai 96.852 ha. Bila berjalan lancar dan sinergi dengan berbagai instansi tadi padu, maka ditargetkan dalam tiga atau empat tahun ke depan, target peremajaan dengan jumlah tadi bisa dilakukan.

"Daur ini kan berjalan terus. Karena umur tanaman yang akan direplanting akan terus ada," ujar Gubernur yang akrab disapa Andi Rachman ini.

Program replanting di Riau ini akan dimulai pada Februari mendatang. Rencananya Presiden Joko Widodo akan hadir pada program yang dipusatkan di Rokan Hulu. (HYS/Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Bagikan Artikel: