DPRD Was-was Tingginya Angka Golput di Pilkada Jateng 2018

Supriyadi selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mengkhawatirkan potensi angka golongan putih yang tinggi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018.

"Kalau melihat hanya dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, saya mengkhawatirkan angka golput meningkat," ungkapnya, usai pencocokan dan penelitian data pemilih Pilgub Jateng 2018 di kediamannya di Semarang, Sabtu (20/1/2018).

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan semakin sedikitnya kandidat yang bersaing pada pemilihan kepala daerah (pilkada) akan membuat minat masyarakat untuk berpartisipasi pada pesta demokrasi setidaknya berkurang. Berbeda, kata dia, jika pilkada diikuti lebih dari dua pasangan calon yang membuat masyarakat memiliki banyak alternatif memilih sosok pemimpinnya sehingga minat masyarakat dengan sendirinya lebih besar.

Setidaknya ada dua pasangan calon yang sudah ditetapkan koalisi partai politik untuk bersaing pada Pilgub Jateng 2018, yakni Ganjar Pranowo (petahana) dan Taj Yasin diusung koalisi PDI Perjuangan beserta sejumlah parpol. Pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur yang kedua, yakni Sudirman Said dan Ida Fauziah yang diusung oleh koalisi sejumlah parpol, seperti Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Supriyadi mengatakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap program, termasuk menyadarkan betapa pentingnya menggunakan hak pilih sebagai warga negara, tetap dilakukan berapapun jumlah calonnya. Kalau pasangan calon yang ikut semakin banyak, kata dia, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat lebih merata, minimal dari kampanye yang dilakukan pasangan calon yang bersangkutan, ditambah parpol pengusung.

"Ini menjadi kerja keras dari parpol pengusung dan pendukung, bukan hanya pasangan calon. Bagaimana mengoptimalkan mesin parpol yang dimilikinya untuk menyampaikan program agar golput bisa ditekan," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata dia, harus bisa memaksimalkan perannya untuk menyosialisasikan kepada masyarakat secara merata agar menyadari pentingnya menggunakan hak pilih untuk menentukan masa depan. Tidak hanya itu, Supriyadi mengatakan sosialisasi sebenarnya tidak bisa hanya mengandalkan peran KPU, tetapi seluruh elemen masyarakat, mulai tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga camat, lurah, dan jajaran RT/RW.

"Kami berharap masyarakat sadar pentingnya menggunakan hak pilih pada pilkada. Hak pilih mereka menentukan masa depan Jateng. Jangan sampai ada warga yang tidak menggunakan hak pilihnya," pungkasnya. (HYS/Ant)