Tiga Tahun Jokowi-JK, Kesenjangan Turun?

Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berhasil menurunkan angka kesenjangan dengan penerapan konsep pembangunan berkeadilan.

"Jika pada 2014 angka kesenjangan mencapai 0,414 pada 2017 turun menjadi 0,393," kata Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho di Padang, Selasa (20/2/2018).

Ia menyampaikan hal itu pada diskusi nasional Road Show Capaian Tiga Tahun Jokoi-JK digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang berkerja sama dengan KSP.

Menurut dia dalam tiga tahun terakhir ada empat fokus pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yaitu pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial, menekan ketimpangan antarwilayah dan stabilitas politik, keamanan serta kebudayaan.

Ia menyampaikan salah satu upaya menekan kesenjangan adalah dengan fokus kepada perdesaan.

Sebagai contoh dalam membangun pertanian tentu membutuhkan pupuk, namun jika subsidi diberikan kepada pabrik maka petani kaya pun akan mendapat subsidi yang sama dengan petani kecil, kata dia.

"Pendekatan pemerintah Jokowi-JK tidak demikian, subsidi diberikan kepada petani sehingga petani kecil lebih banyak dapat ketimbang petani besar," lanjut dia.

Yanuar memberi contoh lain bagaimana pembangunan berkeadilan dilaksanakan saat ini dan salah satu representasinya adalah apa yang dilakukan di Papua seperti pembangunan jalan Trans Papua.

"Memang ada kasus Asmat yang terjadi saat ini, tapi itu adalah persoalan kapasitas pemerintah daerah serta masalah sumber daya manusia dan geografis," tambahnya.

Terkait dengan kemiskinan, ia menyebutkan saat ini terjadi penurunan dari 10,96 persen pada 2014 menjadi 10,64 persen pada Maret 2017.

Sementara Sosiolog Universitas Andalas (Unand) Padang, Prof Afrizal menilai kendati angka kemiskinan turun tapi tetap ada disparitas antara perkotaan dan perdesaan.

"Bahkan pada beberapa daerah angka kemiskinan berada di atas nasional dan kantong-kantong kemiskinan saat ini masih belum berubah, dalam artia kata tetap sama dengan yang dulu," kata dia.

Kemudian dari sisi keadilan pembangunan maka perlu ditanyakan keadilan untuk siapa dan apa indikatornya.

"Kalau adil diukur dari distribusi maka semakin merata artinya adil, tapi kalau dari segi akses terhadap sumber daya alam maka belum merata dan skornya masih rendah," ujar dia.

Ia memberi contoh salah satu bentuknya adalah pertentangan yang kuat antara masyarakat adat dengan negara terkait akses kepemilikan sumber daya alam.