Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Fahmi Idris: Hanya Pengusaha Bodoh yang Mau Berkelahi dengan Penguasa

Fahmi Idris: Hanya Pengusaha Bodoh yang Mau Berkelahi dengan Penguasa Kredit Foto: Khairunnisak Lubis
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengusaha sekaligus politisi Fahmi Idris mengatakan hampir bisa dikatakan kala di zaman orde baru, impian pengusaha dekat dengan pengusaha.

"Karena bicara ekonomi itu siapa pelaku-pelakunya. Ini elemen yang merekatkan dalam kompetisi, tidak perlu memakai lapangan terbuka karena di ruang ganti juga bisa," kata Fahmi dalam diskusi bertajuk "Oligarki Ekonomi Hingga Kini?" yang digelar Populi Center dan Smart FM Network di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (3/3/2018).

Oligarki ini muncul saat mantan Presiden Soeharto berkuasa pada tahun 1970. Terlihat pembagian kekuasaan terjadi pada kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok para jenderal, penguasa etnis Tionghoa, dan kelompok pribumi. 

Ia menjelaskan pengusaha bisa membujuk penguasa dalam mengendalikan kebijakan. "Dulu ada di zaman Pak Harto, Sujono Sumahardani buru-buru menanggulangi inflasi ekonomi kita secara cepat," imbuhnya.

Bagaimana pun sambung Fahmi penguasa itu sumber kekuatan, hampir setiap pengusaha mendekati penguasa.

"Ambil contoh begini wilayah Kerawang adalah daerah persawahan yang irigasinya dibangun di Indonesia, tiba-tiba dibangun industri dan kebijakan kredit dijadikan sumber lumbung padi," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wartawan Senior Gigin Praginanto menuturkan Indonesia tidak bisa dijauhkan dengan sistem politik oligarki. Ia mengambil contoh dari negara Tiongkok membuka pihak swasta untuk berkembang. "Kenapa Singapura mirip China karena Lee Kuan Yew pernah menjadi konsultan China. pekerja sampingan selain perdana menteri.

"Keuntungan state kapitalisme untuk menjaga kesimbangan antar suku. Singapura sangat kecil tapi multietnis. 

India juga begitu ada orang Islam, Kristen dengan sistem ini lebih menetralisis. Jepang monokultur jadi tidak ada masalah dengan SARA," terangnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Dina Kusumaningrum
Editor: Ratih Rahayu

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: