Kekerasan Masih Menghantui Etnis Rohingya

Pembersihan etnis Muslim Rohingya oleh Myanmar terus berlanjut, seorang pejabat senior hak asasi manusia PBB mengatakan pada hari Selasa (6/3/2018), lebih dari enam bulan setelah serangan pemberontak memicu sebuah respon keamanan yang telah mendorong hampir 700.000 orang ke Bangladesh.

Andrew Gilmour, asisten sekretaris jenderal PBB untuk hak asasi manusia, memberikan komentar tersebut setelah melakukan kunjungan empat hari ke distrik Cox's Bazar di negara tetangga Bangladesh, di mana dia bertemu dengan orang-orang yang telah melarikan diri dari Myanmar baru-baru ini.

"Saya tidak berpikir kita bisa menarik kesimpulan lain dari apa yang telah saya lihat dan dengar di Cox's Bazar," ungkap Gilmour dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dikutip dari Reuters, Selasa (6/3/2018).

Setelah gerilyawan Rohingya menyerang 30 pos polisi dan sebuah pangkalan militer pada 25 Agustus 2017, tentara Myanmar dan polisi menyapu desa-desa dalam apa yang pemerintah katakan adalah operasi yang sah untuk membasmi "teroris".

Rohingya yang mencari perlindungan di Bangladesh telah melaporkan pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran oleh aparat keamanan. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat telah menyimpulkan bahwa kampanye tersebut merupakan sebuah pembersihan etnis.

Gilmour berbicara kepada para pengungsi yang menceritakan penculikan oleh pasukan keamanan dan setidaknya satu kematian seorang pria Rohingya yang ditahan pada Februari 2018, kata pernyataan tersebut.

"Tampaknya kekerasan yang meluas dan sistematis terhadap Rohingya tetap ada," tutur Gilmour.

"Sifat kekerasan telah berubah dari pemerkosaan dan pemerkosaan massal yang hiruk pikuk tahun lalu ke kampanye teror yang intensitasnya lebih rendah dan kelaparan yang dipaksakan tampaknya dirancang untuk mengusir Rohingya yang tersisa dari rumah mereka dan menuju ke Bangladesh," ungkapnya.

Meskipun Myanmar mengatakan bahwa pihaknya siap untuk menerima kembali pengungsi berdasarkan sebuah perjanjian yang ditandatangani dengan Bangladesh pada bulan November, dia menambahkan, "Hasil yang aman, bermartabat dan berkelanjutan, tentu saja tidak mungkin dalam kondisi sekarang".

Juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay mengatakan bahwa dia belum melihat pernyataan PBB yang dipublikasikan pada hari Selasa, namun Myanmar tidak melakukan pembersihan etnis.

"Kami tidak mengusir para pengungsi," pungkasnya.