'Nelayan Jangan Mau Dikompori'

Presiden Joko Widodo meminta para nelayan tidak mau dikompori oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengaitkan program pemerintah untuk para nelayan dengan politik atau kepentingan tertentu.

"Nelayan harus menangkap arahnya ke mana sih arahnya untuk kita sendiri, jangan diplintir, ada yang dikompori, sehingga konsistensi kita ke tujuan jadi terbelokkan karena bisa saja ada unsur politik, ada unsur kepentingan-kepentingan," kata Presiden di Istana Negara, Selasa (8/5/2018), dalam acara silaturahim dengan nelayan dari seluruh Indonesia dan peserta Rembug Nasional tahun 2018 serta Musyawarah Nasional VII Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.

"Tidak ada, mana sih Bu Susi (Pudjiastuti) ada kepentingan politik? Tidak ada kepentingannya. Bahwa banyak kepentingan yang terganggu iya, yang dulu enak sekarang tidak enak iya, tapi itu yang harus kita kerjakan," katanya di acara yang dihadiri sekitar 200 orang itu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti antara lain menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing yang masuk tanpa izin ke wilayah perairan Indonesia dan melarang penggunaan cantrang sebagai alat penangkapan ikan.

"Kalau tidak di lapangan, kita tidak tahu ada kapal asing yang mengatasnamakan nelayan kita, mereka pikir kita tidak mengerti? Mengertilah, saya orang lapangan, Bu Susi tiap hari di lapangan, ya mengerti, ini akan terus kita kerjakan konsisten," kata Presiden.

Menurut Presiden dalam 3,5 tahun terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menenggelamkan 363 kapal asing yang secara ilegal masuk ke wilayah perairan Indonesia.

"Padahal yang namanya kapal ilegal asing yang wira-wiri itu, di wilayah perairan kita, hitungannya 7.000-an, sekarang sudah tidak berani lagi masuk ke Indonesia. Masih ada satu, dua, tiga, tapi ditangkap lagi sama Bu Susi, langsung ditenggelamkan," kata Presiden, disambut tepuk tangan para nelayan.

"Mestinya ikan-ikan bisa dinikmati bapak dan ibu semua, kalau belum artinya apa? Ikan-ikan belum berkembang lebih banyak lagi, mungkin masih menunggu tidak tahu, satu dua tahun, tapi laporan Bu Susi sudah ada kenaikan, tapi kita sendiri harus menyadari penggunaan alat tangkap jaring tidak ramah lingkungan harus dalam transisi kita ubah, kalau tidak kita sendiri yang rugi," jelas Presiden.