Ekonomi Indonesia Dihadang Sejumlah Tantangan

Pada awal bulan ini, DBS Group Research mengumumkan hasil risetnya tentang perekonomian Indonesia tahun ini. Data memunculkan bahwa perekonomian Indonesia mulai stabil dalam beberapa tahun terakhir, tetapi juga mengalami banyak tantangan tahun ini.

Bank DBS FX & Rates Strategist Asean, Duncan Tan, mengatakan, terlepas dari kestabilan ini, ekonomi menghadapi berbagai tantangan, seperti harga minyak tinggi, mata uang dolar AS menguat, dan kenaikan tajam pada suku bunga AS.

"Ini membawa implikasi negatif bagi posisi neraca pembayaran ekonomi (BOP), fiskal, inflasi, persyaratan pembiayaan, dan arah kebijakan," urai Duncan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (14/5/2018).

Dibanding dengan 2013, ketika inflasi berada di batas atas kisaran target dan defisit neraca berjalan hampir dua kali lipat, profil pertumbuhan inflasi saat ini lebih menguntungkan. Pertumbuhan PDB lebih lambat tetapi stabil di sekitar 5%. Inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) rata-rata aman di 3,6% YoY di Q1 2018, mencapai target 2,5-4,5%. Akumulasi cadangan devisa telah menjadi prioritas, diperbaiki menjadi US$129 miliar pada Maret 2018 dari US$98 miliar pada tahun 2013.

Setelah perbaikan berkelanjutan antara tahun 2013-2017, defisit transaksi berjalan tampaknya akan kembali di atas 2% dari PDB pada 2018. Harga komoditas yang lebih tinggi telah mengangkat ekspor, tetapi ini sebagian diimbangi oleh defisit perdagangan minyak dan gas yang melebar.

Secara bersamaan, normalisasi kebijakan yang sedang berlangsung di pasar global telah meninggalkan aliran portofolio yang rentan terhadap potensi pembalikan tahun ini. Pencantuman utang rupiah ke dalam Indeks Obligasi Agregat Global Bloomberg mulai 1 Juni sedang diawasi dengan bunga. Aliran portofolio telah memoderasi sejak Januari 2018, menunjukkan bahwa cadangan mungkin menurun untuk bulan kedua berturut-turut ke April.

Kekuatan arus masuk investasi asing langsung perlu dipertahankan untuk sepenuhnya menutupi kecukupan modal. Kombinasi kecukupan modal yang sedikit lebih luas dan potensi penurunan dalam aliran keuangan cenderung muncul sebagai sumber kekhawatiran jika lingkungan eksternal memburuk lebih lanjut.

Selanjutnya, stok utang luar negeri sebagai persentase dari PDB telah kokoh tapi stabil pada 30% dalam beberapa tahun terakhir. Dengan rincian, cakupan cadangan untuk pembayaran utang eksternal jangka panjang lebih rendah di 0.4x, tetapi melebihi 2.0x jika dibandingkan dengan utang jangka pendek (asli dan sisa jatuh tempo). Sektor swasta menyumbang lebih dari separuh jumlah total saham utang luar negeri, lebih dari 80% di antaranya dimiliki oleh entitas nonbank.

Kombinasi dari suku bunga yang lebih tinggi dan US$ yang lebih kuat menimbulkan risiko pendanaan potensial sehingga perlunya pihak berwenang untuk terus membangun cadangan. Hal tersebut guna melindungi setiap risiko penurunan terhadap neraca pembayaran dan atau kenaikan lebih lanjut dalam stok utang luar negeri.

Ruang terbatas untuk stimulus fiskal adalah halangan lain untuk prospek pertumbuhan. Aturan ketat membatasi defisit anggaran hingga 3% dari PDB dan potensi penurunan pendapatan cenderung menahan kapasitas untuk kebijakan fiskal akomodatif.

Defisit anggaran diperkirakan akan melebar hingga di atas 2,5% dari PDB untuk empat tahun berturut-turut, lebih tinggi dari target defisit resmi pemerintah sebesar 2,2%. Target pendapatan pajak yang dianggarkan sedikit lebih tinggi daripada tahun 2017, tetapi dengan laju lari tahun lalu.

Pada akhir pengeluaran, risiko pembiayaan di permukaan lebih tinggi dari keputusan yang sensitif secara politik pada setiap penyesuaian harga bahan bakar dan tarif listrik domestik (harga batu bara dibekukan hingga Desember 2019), walaupun tetap stabil meskipun ada kenaikan tajam pada harga internasional.

Anggaran 2018 mengasumsikan harga minyak mentah Brent di US$48pb, jauh lebih rendah dari level US$70pb yang berlaku. Kenaikan harga bahan bakar atau tarif listrik akan meringankan tekanan biaya fiskal, tetapi memberi tekanan inflasi. Namun, utang publik jauh lebih mudah dikelola kurang dari 30% GDP.