RI Minta Bea Masuk Produk Perikanan ke Jepang Dihapus

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, meminta penurunan atau bahkan pembebasan tarif bea masuk produk perikanan Indonesia ke Jepang melalui skema IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement). Indonesia, lanjut Susi, layak diberikan fasilitas tarif bea masuk pada produk perikanan sebagaimana yang telah diberikan Jepang kepada Thailand dan Vietnam.

"Selama ini Indonesia masih dikenakan tarif bea masuk rata-rata 7% sehingga harga produk perikanan Indonesia sulit bersaing dengan produk Thailand dan Vietnam. Jadi, tolong dipertimbangkan Jepang agar Indonesia juga dibebaskan tarif bea masuk," kata Susi saat bertemu Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, di kantor Kemenlu Jepang di Tokyo, Rabu (30/5/2018).

Susi menambahkan bahwa Indonesia pantas mendapatkan pembebasan tarif bea masuk ini mengingat Indonesia jauh lebih gencar dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dibandingkan dua negara tersebut.

"Jika Indonesia dibebaskan tarif bea masuk maka manfaat bukan hanya dapat dinikmati pengusaha perikanan Indonesia, tetapi juga pengusaha Jepang yang berinvestasi pada industri pengolahan hasil laut," ujarnya.

Terkait permintaan Menteri Susi tersebut, Menteri Taro mengatakan pihaknya tengah melakukan review terhadap kebijakan-kebijakan perdagangan Jepang dan Indonesia.

"Saya juga akan panggil Menteri Pertanian untuk menanyakan hal ini," ujar Menteri Taro.

Tak hanya itu, dalam rangka mempercepat peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia ke pasar internasional, Menteri Susi juga menawarkan kerja sama pembangunan enam Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) kepada Jepang, khususnya di tiga lokasi, yaitu SKPT Sabang, Morotai, dan Natuna.