Aparat Pulangkan Neno Warisman dari Kampung Bang Sandi, Kritik Bermunculan

Aksi pemulangan Neno Warisman oleh aparat penegak hukum dari Pekanbaru menuju Jakarta, Sabtu malam (26/8/2018) menyulut kritikan terhadap rezim pemerintahan saat ini.

Menurut fungsionaris DPD Gerindra Riau, Taufik Arrahman, pemulangan Neno bukan hanya mencoreng citra Melayu yang ramah terhadap tamu, tapi juga bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara.

"Seharusnya sebagai tuan rumah hendaknya memperlakukan tamu dengan baik. Apa yang dilakukan oleh massa yang menolak Neno, serta pelarangan oleh polisi tidak sesuai apa yang menjadi hak beliau sebagai warga negara," tukas Wakil Ketua DPD Gerindra Riau ini kepada Warta Ekonomi, Ahad (26/8/2018).

Taufik yang juga ikut melakukan negosiasi untuk mengizinkan Neno dapat keluar dari bandara melanjutkan, sebagai warga negara Indonesia idealnya Neno Warisman dapat datang ke mana saja di Indonesia.

"Tapi kami sayangkan karena Kapolresta masih bersikukuh menahan beliau di bandara," tutupnya.

Sementara itu, tokoh senior HMI di Riau, Fauzi Kadir menyebut tindakan aparat hukum terhadap Neno sangat gamblang mewakili kepentingan kelompok tertentu. Ia mengatakan, polisi seharusnya memainkan sebagai fasilitator yang berimbang.

"Polisi sebagai aparat seharusnya sebagai fasilitator, tetapi justru melakukan prosedur untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Tak tahulah siapa itu. Seharusnya netral, tapi tidak netral," sebut kolega Amien Rais dan Mahfud MD ini.

Fauzi menambahkan, sikap polisi terhadap Neno (yang ingin berorasi) berbeda dengan penunjukan sikap aparat ke pendemo.

"Prosedur hukum seharusnya melindungi semua, termasuk hak Neno dilindungi. Tapi prosedur itu tidak dibuat melindungi Neno. Karena polisi itu memaksakan kepentingan dengan dasar keamanan dan sebagainya, itu kan alibi yang dibuat-buat," tukasnya.

Sekadar diketahui, Pekanbaru sendiri merupakan kampung halaman cawapres Prabowo Subianto, Sandiaga Uno. Di kota ini, Sandi diprediksi dapat dengan mudah mengumpulkan suara.