Jokowi Sebut Ada Aturan Soal Gerakan Ganti Presiden, PAN: Perlu Diperjelas

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menyinggung aturan terkait deklarasi ganti presiden tahun 2019 yang berbuntut penghadangan di beberapa daerah. Membuat Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan hal tersebut.

Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay, menjelaskan Presiden Jokowi mengingatkan bahwa gerakan 2019 ganti presiden harus taat aturan. Namun sejauh ini makna taat aturan tersebut belum jelas. Sebab deklarasi ganti presiden tidak membahayakan siapapun. Bahkan hal itu merupakan bagian dari penyaluran kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur Undang-Undang.

"Ini kan soal menyampaikan pendapat. Selama tidak ada unsur fitnah dan menyebar kebencian, saya kira tidak ada masalah," ujarnya di Jakarta, Senin (3/9/2018).

Ia mengatakan, gerakan yang berawal dari tagar ganti presiden 2019 di Twitter itu sama saja dengan tagar yang menginginkan Jokowi lanjut dua periode sebagai presiden. Karenanya, Saleh meminta perlakukan yang sama diterapkan untuk gerakan Jokowi dua periode.

"Tidak adil kalau yang satu dianggap melanggar sementara yang lainnya tidak. Padahal semua mengerti arah masing-masing tagar tersebut," jelasnya.

Ia meminta dua pendukung tagar tersebut mengedepankan sikap saling menghormati. Selain itu, juga berharap aparat keamanan memastikan bahwa kedua pendukung tersebut tidak menimbulkan riak yang tidak baik. Bahkan harus dipastikan aparat juga tidak berat sebelah.