Anggota DPR Usulkan Pemerintah Ubah Tata Kota Palu dan Donggala

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengusulkan pemerintah harus membuat penataan tata ruang baru di daerah terdampak bencana di Sulawesi Tengah untuk penataan kota dan kawasan yang lebih layak huni.

"Pascagempa dan tsunami di Sulawesi, yaitu di Palu, Sigi, dan Donggala sebaiknya pemerintah segera melakukan penataan mana kawasan yang dapat dibangun hunian lagi dan mana yang tidak layak untuk menjadi hunian," kata Abdul Kadir Karding pada diskusi "Upaya Pencegahan Dana Bantuan Bencana di Sulawesi Tengah", di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Karding, politisi kelahiran Donggala dan tumbuh di kota Palu itu menjelaskan, daerah yang terjadi likuifaksi yakni tanahnya menjadi gembur, seperti di Petobo dan Balaroa di Kota Palu, agar tidak dibangun hunian penduduk lagi, karena sangat rawan terjadi bencana.

"Daerah yang terjadi likuifaksi sebaiknya menjadi daerah terbuka hijau atau menjadi hutan kota," katanya pula.

Karding juga mengusulkan, di Petobo dan Balaroa dibangun monumen, karena pada dua lokasi tersebut juga menjadi kuburan massal para korban bencana alam.

Karding yang ikut dalam rombongan Presiden Joko Widodo ketika meninjau lokasi terdampak bencana di Palu dan Donggala, melihat ada beberapa daerah lainnya terjadi likuifaksi, sehingga mengusulkan daerah tersebut tidak dibangun hunian lagi. Kemudian daerah yang layak dibangun hunian lagi, kata dia, agar dibangun juga jalur-jalur evakuasi, sehingga suatu saat jika terjadi bencana sudah ada jalur evakuasinya.