Ribuan Guru Honorer Ancam Jokowi, Jika Tak Di-PNS-kan Bakal Lakukan Ini

Sebanyak 70 ribuan guru honorer kategori dua (K2) yang tergabung Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) menuntut diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Bahkan selama dua hari berturut sejak Senin (29/10/2018) lalu, perwakilan puluhan ribu guru itu berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, namun gagal bertemu langsung Presiden Jokowi. Akan tetapi diterima pegawai Kantor Staf Presiden (KSP).

Ketua FHK2I, Titi Purwaningsih , mengatakan jika hanya diterima oleh Kantor Staf Presiden, maka itu tidak memberikan efek apapun terhadap tuntutan tersebut. Sebab hanya jawaban standar saja dan bukan wewenang.

"Kalau menerima cuma Kantor Staf Presiden, saya rasa standar saja. Artinya jawaban standar yang saya maksud bukan wewenang, bukan domain KSP untuk menjembatani ke presiden kan kayak gitu," ujarnya di Jakarta, Kamis (1/11).

Ia menambahkan, jika tuntutan mereka tak juga dikabulkan maka, pihaknya mengancam untuk menggugat ke Mahkamah Agung (MA). Bahkan tidak tanggung-tanggung menyatakan sikap politik dengan salah satu calon presiden, yang mampu dan mengantarkan K2 jadi PNS.

"Yang mampu dan mengantarkan K2 jadi PNS itu yang akan kami dukung," imbuhnya.

Titi merasa selama ini pemerintah Jokowi belum menghargai pengabdian para guru dan tenaga honorer K2 bertahun-tahun. Buktinya hingga kini gaji yang diterima per bulan berkisar Rp400 ribu hingga Rp500 ribu. Sehingga dengan nilai gaji segitu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak mencukupi.

"Desember ini kita lihat ada nggak pemerintah serius. Jadi kami sekarang masih loyal pemerintah pada dasarnya dan kami tidak main-main gitu loh," katanya.

Setidaknya ada dua tuntutan dalam aksi FHK2I di depan Istana Negara, yakni menolak  konsep pengangkatan P3K dan mendesak pemerintah mengangkat semua K2 menjadi PNS.