Vale dan Kemendes PDTT Lakukan Pemberdayaan Masyarakat di Lutim

PT Vale Indonesia bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) beserta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lutim sepakat melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat maupun kawasan perdesaan di wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia di Lutim, Sulsel. Kesepahaman itu tertuang dalam nota kesepahaman bersama alias MoU yang sudah diteken di Kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Senin kemarin. 

Penandatanganan naskah kesepahaman bersama dan naskah perjanjian kerjasama dihadiri langsung oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulsel, Mustari Soba; Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT, Anwar Sanusi; Bupati Lutim, Thoriq Husler dan jajaran petinggi PT Vale Indonesia. 

Ruang lingkup kesepahaman bersama ini adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan pada wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia. Pengembangan dan pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan dan pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa, Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama. 

Kesepahaman antara Vale Indonesia dan Kemendes PDTT bersama pemerintah setempat juga melingkupi pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat serta pengembangan dan pembinaan usaha ekonomi dan usaha kreatif masyarakat.

"Kesepahaman menyangkut pemberdayaan masyarakat. Artinya, di sini kita bekerja sama dengan pihak ketiga yakni PT Vale Indonesia dengan Pemkab Luwu Timur (Lutim) dan Provinsi Sulsel, difasilitasi oleh Kementerian Desa," kata Mustari Soba, dalam keterangan persnya, Selasa (20/11/2018). 

Mustari melanjutkan yang akan dibangun adalah program Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prokades). Juga akan dilakukan pemberdayaan masyarakat, termasuk pada bidang pertanian dan pendidikan. "Jadi khususnya pemberdayaan masyarakat di sana, seperti pertaniannya mau dibangun, merica, padi dan sebagainya, hal tersebut difasilitasi PT Vale," sebutnya.

Mustari membeberkan bersama dengan Kadis PMD Lutim telah membahas terkait rencana dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "Akan dibentuk BUMDes Bersama, yang jadi masalah nanti adalah hasil panennya, makanya BUMDesnya diberdayakan," paparnya. 

Imbuhnya, Pemprov Sulsel akan berperan memberikan pembinaan dan pengawasan pada kerja sama ini. Adapun Gubernur Nurdin Abdullah menyambut baik kerja sama tersebut dan menyampaikan bahwa kesepahaman bersama ini diyakini dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.