Fadli Zon Belum Baca Kontrak Freeport dengan Indonesia?

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan sontoloyo. Hal tersebut membuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut membela pemerintah.

Sekjen PPP, Arsul Sani, mengatakan tidak heran dengan kritik yang disampaikan Fadli. Namun, ia juga cukup menyayangkan karena kritik tanpa data membuat publik tidak cerdas. Juga menilai Fadli tak memahami dasar kebijakan pemerintah.

"Nggak mengagetkan, meski saya yakin Fadli belum pernah membaca kontrak antara FI dengan pemerintah RI, juga tidak membaca dokumen-dokumen akuisisi saham tersebut. Nah bagi kaum terdidik, maka sebenarnya yang sontoloyo itu politisi yang tidak berkecukupan bahan, tapi langsung berkomentar negatif," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/12/2018).

"Dia pikir itu cara paling efektif menyampaikan kepada publik untuk meng-downgrade apapun yang dilakukan pemerintah. Nggak peduli bahwa cara itu tidak membangun publik untuk mengkritisi secara sehat," lanjutnya.

Ia kemudian menjelaskan soal akuisisi saham tersebut. Diketahui, pemerintah melalui BUMN PT Inalum telah mengakuisisi 51% saham PTFI. Penilaian Fadli soal akuisisi saham Freeport salah kaprah. Ia menilai pemerintah RI tidak perlu mengakuisisi karena kontrak PTFI habis pada 2021.

"Kenapa itu dilakukan, karena pilihannya adalah dalam kontrak FI dengan pemerintah ada opsi bahwa pada masa berakhirnya kontrak, maka FI bisa minta kepada pemerintah agar memperpanjang konsesi pertambangannya. Nah, kalau hanya diperpanjang tanpa sahamnya diambil, maka berarti yang menikmati hasilnya ke depan hanya Freeport USA saja," terangnya.