Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan Kongres XX Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) di Jakarta, Selasa (30/10/2018). Presiden berpesan kepada peserta dan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap berita yang tidak benar atau hoax. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo kerap muncul dalam pemberitaan, baik cetak, daring, atau pun televisi. Tentu segala hal yang dilakukannya menarik perhatian penduduk Indonesia.
Soal kebijakannya dalam menangani permasalan bangsa pasti tak bakal lepas dari pemberitaan. Apalagi mantan Wali Kota Surakarta itu kembali bertarung dalam Pemilu yang bakal digelar April 2019 untuk mempertahankan kursi presidennya.
Tak sedikit artikel yang viral terkait Jokowi justru berisi kritikan atas kepemimpinannya selama lebih kurang empat tahun ini yang banyak dilontarkan dari kubu rivalnya. Sebut saja soal biaya Jembatan Suramadu yang digratiskan, serta pelemahan rupiah yang jadi bahan serangan atas ketidakmampuan Jokowi mengendalikan perekonomian Indonesia.
Setidaknya ada sepuluh artikel viral tentang Jokowi yang diwartakan redaksi Warta Ekonomi sepanjang 2018, antara lain:
1. Cawapres Pendamping Jokowi Sudah 'Terang Benderang'
Awal Agustus lalu, sekitar empat hari sebelum pendaftaran capres-cawapres ditutup oleh KPU, Jokowi belum mengumumkan pasangan calon wakilnya. Namun, dikabarkan bahwa sosok orang yang bakal mendampingi petahana telah menemui titik terang. Hal tersebut berdasarkan penyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Ia mengatakan, Jokowi sendiri yang bakal mengumumkannya.
2. Natuna Diklaim Masuk LCS, Jokowi Ancam Kerahkan Kapal Perang
Belum lama ini, Jokowi mengatakan bahwa wilayah Natuna, Kepulauan Riau, sempat diklaim masuk dalam Laut China Selatan (LCS). Lantas ia memberi gertakan dengan menaiki kapal perang pada 2016 silam.
"Waktu ada klaim Natuna itu masuk dari bagian, garisnya Laut China Selatan. Saya juga panas. Saya bawa kapal perang, saya ke Natuna," ujarnya di Bangkalan, Rabu (19/12/2018).
3. Istana: Jokowi Sudah Maafkan Habib Bahar, Tapi...
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin meyakini Jokowi telah memaafkan Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith yang telah melontarkan ucapan seperti 'Jokowi kayak banci' hingga 'Jokowi haid'. Namun, proses hukum tetap berjalan.
Ngabalin menegaskan bahwa Jokowi telah memaafkan Habib Bahar dan orang-orang yang menganiaya dan menzaliminya. "Tapi kalau ada orang keberatan, mempidanakan dia sebagai ujaran kebencian, sah-sah saja," ujarnya, Senin (3/12/2018).
4. Gara-Gara Dahnil, Citra Jokowi Jadi...
Analis politik Pangi Syarwi Chaniago beranggapan pemeriksaan Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak terkait kasus dugaan penyimpangan dana perkemahan dan apel Pemuda Islam Indonesia (PPI) 2017 dinilai dapat menjatuhkan citra Presiden Joko Widodo.
Pangi menilai kasus tersebut sangat kental aroma politik. Pasalnya Dahnil merupakan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
5. Soal Pembakaran Bendera, Yusril Suruh Jokowi Lakukan Ini
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menyarankan Jokowi untuk mengundang tokoh Islam, ormas Islam, dan ulama untuk menyelesaikan kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid yang dilakukan oknum Banser NU saat memperingati Hari Santri Nasional, di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada OKtober lalu.
Mantan Menkumham ini pun mengimbau semua pihak agar bisa bijak dan hati-hati terkait persoalan bendera tauhid.
6. Diserang Fadli Zon Soal Rupiah Lemah, Jawaban Jokowi 'Mengesankan'
Saat rupiah lesu yang hampir menembus Rp15 ribu pada September lalu dijadikan sebagai alat serangan oleh Fadli Zon cs terhadap Jokowi. Namun Jokowi menyebut pelemahan rupiah akibat dari faktor eksternal.
Dia mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan otoritas terkait agar rupiah bertahan dari gempuran dolar AS. Demikian pula upaya menjaga kondisi ekonomi agar tidak berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia.
7. Jokowi Persoalkan Riset: Setahun Habiskan Rp26 Triliun, Hasilnya Mana?
Jokowi mempertanyakan hasil riset saat beraudensi dengan seluruh pejabat eselon I, II, pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Oktober lalu.
"Riset kita sekarang ini setahun kira-kira sudah Rp26 triliun. Saya tanya pada kementerian-kementerian hasilnya mana? Mana Rp600 miliar setahun hasilnya? Kalau saya blak-blakan Rp800 miliar untuk riset di kementerianmu mana," kata dia saat memberikan pengarahan di Istana Negara Jakarta.
Jokowi berharap ekosistem dalam kampus harus dibenahi bersama-sama dan cara-cara baru harus dikembangkan, "Harus diberikan fasilitas dan dikembangkan. Inovasi memecahkan masalah dan memberikan nilai tambah harus didukung," katanya.
8. Reuni 212 Lancar, Bukti Jokowi Pro Islam?
Peneliti kajian intelijen Universitas Indonesia, Ridlwan Habib menilai kelancaran acara reuni akbar 212 di Monas beberapa waktu lalu, menunjukkan pemerintahan Jokowi pro terhadap Islam. Ia mengatakan, pemerintah telah memfasilitasi aspirasi rakyat dengan menggerakan aparat untuk mengamankan acara tersebut.
"Kelancaran acara reuni ini membuktikan rezim Jokowi pro Islam. Acara sebesar itu sangat lancar karena petugas juga sangat membantu," katanya di Jakarta.
Ia menilai kelancaran acara tersebut lantaran pemerintah memfasilitasi aspirasi rakyat dengan dibantu aparat keamanan untuk mengamankan acara. Sehingga, menurutnya, tudingan rezim Jokowi anti-Islam dan membatasi kegiatan Islam terbantahkan melalui acara tersebut.
9. Tiga Alasan JK Dukung Jokowi di Pilpres 2019, Bikin Kaget Dengarnya
Jokowi optimistis akan unggul telak di Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Selatan. Jusuf Kalla yang merupakan wakilnya di pemerintahan, menyampaikan dukungan penuh kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf ketimbang pasangan Prabowo-Sandiaga.
Paling tidak, ada tiga alasan JK mendukung petahana Presiden Indonesia itu ketimbang Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti.
10. Jokowi Dilapor ke Bawaslu Karena Gratiskan Suramadu, Jawaban Moeldoko 'Keren'
Dua bulan lalu, Jokowi pernah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena menggratiskan jembatan Suramadu. Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, tindakan pelapor sangat kampungan.
Karena itu ia meminta semua pihak memahami posisi Jokowi sebagai presiden, bukan hanya capres. Bahkan kebijakan yang dikeluarkan petahana ditegaskan Moeldoko merupakan kebijakan Jokowi sebagai kepala pemerintahan.
"(Presiden) Itu tugas pokoknya menyejahterakan rakyat. Jadi, jangan dilihatnya sepotong-potong, kampungan lah itu," ujarnya di Jakarta.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rosmayanti
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
