Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pidato Prabowo Bohong, Hanya Buat Rakyat Khawatir

Pidato Prabowo Bohong, Hanya Buat Rakyat Khawatir Kredit Foto: WE
Warta Ekonomi, Jakarta -

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin ikut berkomentar terkait Pidato Kebangsaan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto. Ia menilai dalam pidato Prabowo tersebut membuat kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia.

"Persoalan yang sangat mendasar itu adalah sebagai pemimpin, Pak Prabowo tidak memberikan optimisme kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena dari semua diksi dan narasi yang dipakai oleh pak Prabowo itu membuat kekhawatiran dan kegoncantan bagi masyarakat Indonesia," katanya di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Lanjutnya, ia menegaskan data-data yang disampaikan oleh Prabowo adalah berita bohong. Sambungnya, ia mengatakan masyarakat tidak resah mendengar pidato Prabowo lantaran data yang disampaikan tak sesuai dengan fakta.

"Hal yang paling mendasar yang sangat penting itu adalah berita-berita bohong, data-data yang tidak benar, data-data yang sampah yang dipakai Pak Prabowo itu membuat satu narasi cerita panjang yang hari ini anda kan bisa lihat, masyarakat tidak memberikan tanggapan apa-apa," jelasnya.

Selain itu, ia mengaku bertemu dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman membahas pernyataan Prabowo yang menyebut sejumlah BUMN bangkrut.

"Jangan kebelet menggunakan data-data yang tidak benar, data-data yang bohong, data-data yang hoax. Sayang kalau nanti rakyat itu gelisah karena mendengarkan pidato, (pidato) terbuka lho dari seorang calon presiden yang namanya Prabowo Subianto," tegasnya.

Ia menegaskan pemerintah tidak bisa melakukan perlawanan terhadap pidato Prabowo. Namun dirinya tengah menyusun data-data yang benar untuk mengklarifikasi pernyataan yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya.

"Saya pikir ini pernyataan resmi yang saya bisa mempertanggung jawabkan itu dan untuk atas nama pemerintah. Karena tidak mungkin kami melakukan perlawanan. Kami hanya bisa memberikan data-data yang validitasnya, akurasi bisa dipertanggung jawabkan," tukasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: