IGJ: Pemilu 2019 Harus Bawa Perubahan Model Ekonomi

Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak agar Pemilu 2019 harus bisa membawa perubahan model ekonomi secara struktural bagi Indonesia. Hal ini disampaikan IGJ dalam rangka memberikan catatan terhadap kinerja perdagangan Indonesia sepanjang 2018 dalam catatan awal 2019 IGJ.

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti memaparkan, kinerja perdagangan di 2018 membukukan defisit terburuk di sepanjang lima tahun terakhir. Kondisi ini, menurutnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya tekanan perekonomian global.

Laporan BPS menunjukan, di sepanjang 2018, perdagangan Indonesia mencatat rekor defisit terburuk, mencapai minus US$8,56 miliar. Defisit perdagangan ini disebabkan oleh tingginya nilai impor migas yang mencapai US$29,8 miliar, dan mencatatkan defisit di sektor migas minus US$12,4 miliar, namun di sisi lain surplus nonmigas sebesar US$3,83 miliar masih tidak mampu menutupi defisit migas.

"IGJ menilai penurunan kinerja perdagangan Indonesia di sepanjang 2018 bukan sekadar persoalan kasuistis yang dipengaruhi kondisi global semata, tetapi juga efek jangka panjang dari kebijakan salah kelola perekonomi nasional. Pemerintah tidak mampu menyusun strategi penguatan ekonomi nasional atas dampak dari kebijakan ekonomi terbuka," kata Rachmi melalui siaran pers, Jumat (31/1/2019).

Rachmi berpandangan bahwa persoalan yang melingkupi kebijakan perdagangan Indonesia merupakan konsekuensi dari pilihan model ekonomi yang dipilih pemerintah pasca 1967, di mana pembangunan ekonomi lebih bertumpu pada investasi asing dan ekstraksi sumber daya alam.

"Ini merupakan dampak dari kebijakan ekonomi neoliberal yang terus dipertahankan pemerintah sejak zaman orde baru, reformasi, hingga rezim Jokowi saat ini. Maka, sudah saatnya pemerintah segera mengkaji kembali strategi kebijakan ekonomi terbuka yang dipilih selama ini," jelas Rachmi.

Rachmi menambahkan, Pemilu 2019 tidak boleh hanya menjadi proses demokrasi prosedural semata yang hanya melegitimasi pergantian atau mempertahankan rezim dalam perebutan kue ekonomi yang diperkuat dengan struktur oligarki.

"Dalam Pemilu 2019 ini, harus mampu mengedepankan agenda rakyat ketimbang agenda elit-elit politik, khususnya dalam menyusun agenda pembangunan yang dipimpin oleh kepentingan rakyat," tegasnya.

IGJ mendesak agar agenda keadilan ekonomi Indonesia harus menjadi bagian dalam perdebatan arah bangsa, khususnya dalam kebijakan perdagangan internasional Indonesia. Dua agenda keadilan ekonomi yang didesakan IGJ, yaitu mengenai arah kebijakan perdagangan Indonesia dan perlindungan kepentingan rakyat dalam Perjanjian FTA.