Kemendes Target Mengentas 5.000 Desa Tertinggal

Dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ditargetkan untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal sampai dengan akhir tahun 2019.

Menurut sensus potensi desa yang diselenggarakan oleh BPS pada 2018 lalu, ada 6.500 desa yang telah dientaskan. Selain itu, dari target untuk menciptakan 2.000 desa mandiri, saat ini sudah ada 2.650 sekian desa dengan status mandiri. 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, dalam hal dana Dana Desa, desa mampu membangun infrastruktur dalam skala yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia sebelumnya dalam waktu empat tahun terakhir. Dimana desa mampu membangun antara lain hampir 200.000 km jalan desa, puluhan ribu PAUD, Posyandu, Pasar, Bumdes, dan Embung. Desa juga mampu membangun hampir 1 juta unit sarana air bersih ke rumah-rumah di desa.

Lebih lanjut, Eko Putro Sandjojo menjelaskan, pembangunan ini memberikan dampak positif dimana kemiskinan di desa rate penurunannya tidak kalah dengan rate penurunan di kota, tingkat kesenjangan (gini ratio) di desa lebih rendah dari pada di kota, dan angka pengangguran di desa juga lebih kecil jauh dari pada di kota.

Pendapatan perkapita di desa naiknya hampir 50 persen, dari Rp 572 ribu perkapita perbulan menjadi Rp 804 ribu per kapita per bulan. Juga angka Stunting dari 37,2 persen menjadi menjadi 30,2 persen dalam 4 tahun terakhir. 

“Jadi beberapa target dalam RPJMN sebenarnya sudah terlampaui,” ungkap Eko Putro Sandjojo, dalam rapat kerja teknis (Rakernis) 2019, di Jakarta (1/2/2019). 

Aisyah Gamawati, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Kemendesa PDTT, menambahkan, Rakernis juga untuk memfokuskan wilayah program kerja dan isu-isu yang akan digarap pada tahun ini dan 5 tahun ke depan. Serta melakukan evaluasi atas program-program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun lalu. Rapat dihadiri pejabat dari Kemendesa dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal PDTu.

Sesuai dengan amanah penugasan pemerintah, wilayah kerja Ditjen PDTu itu mencakup wilayah perbatasan, pulau terluar, pulau kecil, daerah rawan pangan, rawan bencana, dan daerah pasca konflik. Fokus dan lokus ini perlu kami pertajam lagi untuk melihat wilayah-wilayah mana di Indonesia yang perlu segera ditangani dan yang belum tersentuh. 

Untuk pendanaan 2019, lanjut Aisyah, fokus pada pembangunan infrastruktur di 49 Kabupaten mulai dari Aceh Singkil hingga Raja Ampat. Secara selektif fasilitasi akan menekankan pada pembukaan aksesibilitas seperti penyediaan jalan di daerah perbatasan sepanjang 22 Km di 11 Kabupaten, penyediaan moda transportasi penumpang dan barang sebanyak 4 unit. 

Selain itu, untuk pengembangan ekonomi juga dilakukan di berbagai daerah dalam bentuk pengembangan desa wisata di wilayah pulau kecil dan terluar sebesar Rp13,2 miliar, pembangunan embung baik di wilayah perbatasan maupun rawan pangan dengan nilai lebih kurang Rp19,4 miliar. Pembangunan Gudang Cadangan Pangan sebanyak Rp8.1 miliar, Penyediaan sarpras pendukung Produk Unggulan Daerah sebesar Rp12.1 miliar. Termasuk juga untuk penyediaan air bersih di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar sebesar 25.8 milyar. 

Khusus untuk kebencanaan, kita akan bangun alat deteksi dini bencana banjir dan longsor di 5 kabupaten dan melakukan pelatihan aparatur dengan jumlah peserta lebih kurang 600 orang.

Terkait dengan penguatan perdamaian untuk mereduksi terjadinya konflik, pada 2019 ini akan digelar serangkaian gelaran festival pranata adat dan forum perdamaian di 23 kabupaten.