Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (ketiga kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) bersalaman dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) usai Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. | Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Pengamat pertanian Dwi Andreas Santosa mengatakan para calon presiden tidak perlu berjanji untuk menghentikan impor pangan, karena kebijakan tersebut sulit untuk dihindari.
"Tidak usah berjanji untuk mengurangi impor, karena itu dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan," kata Dwi Andreas di Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Dwi Andreas mengatakan ketergantungan pemerintah terhadap impor pangan makin tinggi, karena produksi dalam negeri yang belum memadai.
Selain itu, tambah Guru Besar IPB ini, pemenuhan pasokan melalui impor sangat penting untuk menjaga inflasi dari bahan makanan.
Baca Juga: "Ini Prestasi Petani, Setop Ributkan Data Impor Pangan!"
"Kita mulai masuk dalam jebakan impor, karena impor meningkat sebanyak empat juta ton untuk 21 komoditas pangan dalam periode 2017-2018," ujarnya.
Untuk itu, Dwi Andreas menganggap janji kampanye untuk mulai mengurangi impor secara bertahap lebih realistis karena masih mungkin tercapai melalui pemenuhan dalam negeri.
"Semua tentu berharap impor turun, tapi tidak usah muluk-muluk dan tidak realistis, seperti target impor menurun 10%, misalnya," katanya.
Meski demikian, ia mengakui upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri, bukan merupakan tindakan yang mudah, karena luas lahan pertanian makin berkurang.
Baca Juga: Jelang Debat Kedua, Apa "Amunisi" Jokowi?
Menurut rencana, debat calon presiden jilid dua akan berlangsung pada Minggu (17/2) dan akan mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
