Petugas menyimpan kotak suara yang sudah dirakit di gudang logistik KPUD Lombok Barat di Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, NTB, Rabu (13/2/2019). Menurut data KPUD Lombok Barat baru memperoleh kiriman logistik Pemilu 2019 dari KPU pusat berupa tinta, bilik suara, segel, dan kotak suara sebanyak 11.110 unit dari kebutuhan 11.111 unit kotak suara dan baru ditemukan ada 6 kotak suara yang mengalami kerusakan. | Kredit Foto: Antara/Ahmad Subaidi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terus melakukan koordinasi dengan semua pihak menjelang Pemilu 2019. Secara umum, Sulsel dilaporkan masih kondusif alias cukup aman untuk penyelenggaran Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada April mendatang.
Kepala Kesbangpol, Asmanto Baso Lewa, mengungkapkan untuk pemetaan daerah rawan pada pesta demokrasi sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun, itu bukan berarti Sulsel rawan konflik, melainkanbentuk antisipasi untuk menjaga kelancaran proses Pemilu 2019.
"Jadi pemetaan itu sebagai antisipasi jika terjadi seperti ini, maka penanganannya begini. Karena memang ada kondisi tertentu yang jadi standar, jika dia melewati kondisi tertentu itu, maka penanganannya juga berbeda," kata Asmanto, Senin (4/3/2019).
Terlepas dari adanya pemetaan daerah rawan, Asmanto kembali menegaskan bahwa Sulsel sejauh ini masih aman untuk penyelenggaran pesta demokrasi. "Insya Allah, Sulsel pada prinsipnya sangat aman," ujarnya.
Terkait sejarah konflik sosial di beberapa daerah, Asmanto mengaku sudah melakukan koordinasi dan saling bertukar informasi bersama semua pihak terkait. Dengan begitu, nantinya bisa terantisipasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan.
"Kalau daerah yang selama ini sering masuk daftar zona merah, maka tentu aspek pengamanan akan ada penebalan. Semua dari awal sudah kita lakukan komunikasi. Tapi kita berharap proses di semua daerah itu berjalan lancar aman," harapnya.
Satu-satunya yang jadi kekhawatiran, lanjut Asmanto, yakni masalah kesiapan KPU selaku penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi masalah hacker. Olehnya itu, berdasarkan pertemuan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), pemerintah telah mengundang KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk meminta persiapkan backup sistem database KPU sebagai langkah antisipasi.
Baca Juga: FUI Terus Desak KPU Lakukan Ini
"Karena ini teknologi, makanya kami berharap KPU sudah siap antisipasi itu. Karena servernya ada di Jakarta, sebab itu kami sudah minta KPU melakukan antisipasi dari sisi itu," tuturnya.
Baca Juga: Pak Amien, Jangan Gitu Dong Sama KPU
Khusus soal kasus beberapa camat di Makassar yang belakangan ramai, Asmanto tak ingin bicara panjang, ia sepenuhnya menyerahkan proses itu ke Bawaslu dan Komite ASN. "Soal netralitas ASN memang sudah ada penegasannya. Jadi kalau ada yang melanggar, itu oknum, bukan ASN secara keseluruhan," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Tri Yari Kurniawan
Editor: Vicky Fadil
